Kaleidoskop 2018: Sensasi Kampanye Pilpres 2019

Masing-masing pasangan capres-cawapres masih cenderung adu istilah politik yang sensasional untuk saling menjatuhkan.

Penggunaan istilah politisi "sontoloyo" dan politik "genderuwo" sempat dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Sementara istilah "ekonomi kebodohan", "korupsi seperti kanker stadium 4", dan "manipulasi demokrasi" digunakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengkritik ketimpangan sosial.

Miskinnya adu gagasan antara tim kampanye masing-masing pasangan calon tersebut ternyata berpengaruh terhadap elektabilitas.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Rully Akbar mengungkapkan, elektabilitas kedua pasangan tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau cenderung stagnan selama dua bulan masa kampanye.

Berdasarkan hasil survei November 2018, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf berada pada angka 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen. Sementara responden yang masih belum menentukan pilihan sebesar 15,6 persen.

Elektabilitas kedua pasangan, kata Rully, tidak banyak bergerak jika dibandingkan sebelum masa kampanye.

Pada Agustus 2018, LSI mencatat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 52,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 29,5 persen. Adapun responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,3 persen.

"Akibatnya, dua bulan masa kampanye program dikalahkan isu sensasional yang tidak berpengaruh pada kenaikan elektabilitas," ujar Rully di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

1. Politisi Sontoloyo

Istilah "politisi sontoloyo" diucapkan Presiden Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

"Hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," kata Presiden Jokowi.

Awalnya, Jokowi bicara terkait program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi kubu oposisi.

Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp 3 triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi. Padahal, ia menilai dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.

Sebab, selama ini desa sudah mendapatkan dana desa, tetapi tidak ada dana untuk kelurahan yang ada di perkotaan. Jokowi pun menjawab keluhan para wali kota dengan meluncurkan dana kelurahan.

Kepala Negara meminta program dana kelurahan yang akan dimulai tahun depan ini tak dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.

"Kenapa setiap hal itu dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian para politikus memengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati," kata Jokowi.

2. Politik Genderuwo

Setelah menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi.

Menurut Jokowi, tahun politik ini hendaknya diisi dengan penuh kegembiraan.

"Pesta demokrasi mestinya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan," kata Presiden setelah meresmikan tol di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018).

Jokowi mengatakan, masyarakat kini sudah sangat matang dalam berpolitik sehingga memberikan suara dengan memilih secara jernih dan rasional.

Oleh karena itu, politikus juga harus mengupayakan kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik, bukan dengan cara-cara berpolitik yang diisi propaganda untuk menebar kekhawatiran, ketidakpastian, dan keraguan di tengah masyarakat.

"Ini cara-cara berpolitik yang tidak beretika seperti ini jangan diterus-teruskan. Stop, stop!" tambah Presiden.

Namun, Jokowi enggan membeberkan untuk siapa sindiran itu ditujukannya.
"Enggak. Saya sampaikan itu politikus genderuwo, ya dicari saja politikusnya," tuturnya.

3. Ekonomi Kebodohan

Tak hanya Jokowi, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga melontarkan jargon-jargon politiknya, salah satunya ekonomi kebodohan.

Ia menilai, sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar. Sistem ekonomi yang berjalan sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat.

Sebab, kata dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Menurut dia, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti fenomena kekurangan gizi.

Ia juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.

"Kita lihat sekarang jutaan hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan swasta, mereka bawa uangnya ke luar negeri," ucapnya.

Indikator lain yang menjadi sorotan adalah tingkat ketimpangan masyarakat Indonesia.

Kemudian, ia mengutip data lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait persentase kepemilikan tanah.

4. "Korupsi Seperti Kanker Stadium 4

Pada Selasa (27/12/2018), Prabowo menghadiri acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt, Singapura.

Dalam acara tersebut, Prabowo diundang untuk menjadi pembicara utama.

Saat menyampaikan paparannya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan, saat ini Indonesia sangat membutuhkan orang-orang cerdas dan jujur untuk membangun negara demokrasi yang sehat.

"Yang menurut saya paling mendesak, yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya.

Kritik yang lebih keras disampaikan oleh politisi PDI-P, Ahmad Basarah. Basarah menyebut maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Menurut Basarah, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

5. Manipulasi Demokrasi

Prabowo Subianto sempat mengkritik sejumlah media massa nasional yang tidak meliput dan memberitakan acara Reuni 212 yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018).

Bahkan, Prabowo menuduh banyak media massa saat ini telah menjadi bagian dari upaya memanipulasi demokrasi.

Namun, Prabowo tidak menyebut identitas media dan memaparkan data terkait tuduhannya tersebut.

"Media-media yang kondang, media-media dengan nama besar, media-media yang mengatakan dirinya obyektif, bertanggungjawab untuk membela demokrasi, padahal justru mereka ikut bertanggungjawab. Mereka bagian dari usaha manipulasi demokrasi," ujar Prabowo saat berpidato pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Sudah saatnya kita bicara apa adanya," ucap dia.

Awalnya Prabowo mengaku heran, banyak media massa nasional yang tidak meliput acara reuni 212.

Padahal, klaim Prabowo, acara tersebut dihadiri oleh 11 juta orang. Namun, ada beberapa media massa yang tidak memberitakannya.

Prabowo tidak menyebut nama media yang dia maksud dan menjelaskan dari mana angka 11 juta. Prabowo juga tidak menjelaskan apakah dia memantau seluruh pemberitaan media massa di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian heran dengan pemberitaan di media massa yang menyebut acara reuni 212 itu hanya dihadiri oleh 15.000 orang.

"Beberapa hari yang lalu ada acara besar di Monas. Hadir jutaan orang tapi banyak media di Indonesia tidak melihatnya," kata Prabowo tanpa menyebut nama media.

"Saya kira ini kejadian pertama. Ada manusia kumpul sebanyak itu tanpa dibiayai oleh siapapun. Mereka dibiayai oleh dirinya sendiri dan oleh mereka-mereka yang ingin membantu rakyat sekitarnya. saya kira itu, belum pernah terjadi," kata Prabowo.