Salin Artikel

Dinamika Politik 2018: Drama Jokowi Memilih Cawapres

Salah satu yang menyedot perhatian publik adalah dinamika pemilihan calon wakil presiden untuk mendampingi petahana, Presiden Joko Widodo.

Sejak awal tahun 2018, spekulasi dan dinamika sudah bergulir terkait siapa yang akan dipilih oleh sang petahana.

Para Kandidat

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sejak jauh-jauh hari sudah mempromosikan dirinya sebagai calon pendamping Jokowi.

Makin mendekati batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, politisi yang akrab disapa Cak Imin itu makin gencar melakukan manuver.

Spanduknya sebagai calon wakil presiden 2019 terpampang dimana-mana. Cak Imin bahkan pada akhirnya membawa PKB untuk mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin atau disingkat Join.

Partai Golkar tidak mau kalah mempromosikan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Meski Airlangga tak secara terang-terangan mengaku ingin jadi cawapres Jokowi, namun elite-elite partai beringin terus mendorong hal itu terjadi.

Satu ketua umum parpol lagi yang juga sempat disebut-sebut masuk bursa cawapres Jokowi adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy.

Di luar nama ketua umum parpol, ada sejumlah nama dengan latar belakang lain yang juga muncul. Menjelang batas waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, Romy memberi bocoran 10 nama kandidat cawapres Jokowi.

Selain ada Cak Imin, Airlangga dan Romy yang berasal dari parpol, tujuh tokoh lain memiliki latar belakang yang beragam.

Dari unsur ulama, ada nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin. Ada juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin.

Dari unsur pembantu Jokowi, muncul nama menteri keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sisanya, ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD serta Pengusaha Chairul Tanjung.

Hari Pengumuman

9 Agustus 2018, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari itu adalah sehari sebelum KPU menutup pendaftaran pasangan capres dan cawapres.

Di hari itu juga, Presiden Jokowi bersama ketua umum dan sekjen parpol koalisi mengumumkan sosok cawapres yang telah dipilih. Pengumuman dilakukan di restoran Plataran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, dinamika politik rupanya tak berhenti terjadi sampai pada hari pengumuman ini. Manuver politik justru terus dimainkan pada detik-detik terakhir sebelum pengumuman.

Pada Kamis siang itu, Mahfud MD sudah menyatakan kepada media bahwa ia lah yang dipilih oleh Jokowi sebagai cawapres.

Pengakuan itu ia keluarkan bukan tanpa alasan. Belakangan, Mahfud mengaku bahwa ia sudah diminta oleh pihak istana untuk bersiap.

Bahkan, ia sudah diminta untuk menjahit baju guna keperluan deklarasi.

Sore harinya, Mahfud bergegas ke restoran Te Sate di kawasan Menteng, yang tak jauh dari tempat Jokowi dan Ketum Parpol berkumpul. Mahfud diminta untuk bersiap.

Namun, di restoran itu Mahfud justru mendapat kabar bahwa ia batal menjadi cawapres Jokowi. Mahfud dan para pendukungnya pun bergegas meninggalkan kawasan Menteng dan kembali ke kantornya.

Tak lama setelah kepergian Mahfud, Jokowi akhirnya mengumumkan sosok pendampingnya. Benar saja, bukan Mahfud sosok yang dipilih Jokowi, melainkan Ma'ruf Amin.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Apa yang terjadi?

Sampai saat ini tak ada penjelasan langsung dari Presiden Jokowi mengenai alasannya batal memilih Mahfud MD pada detik-detik terakhir. Namun, sebelumnya memang sempat terjadi penolakan terhadap Mahfud dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Sehari sebelum pengumuman nama cawapres yang mengejutkan banyak pihak itu, Ma'ruf Amin secara diam-diam menemui Jokowi di Istana.

Setelah dari Istana, Ma'ruf lalu melanjutkan pertemuan dengan sejumlah petinggi PBNU di kantor DPP PBNU.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, serta Ketua PBNU Robikin Emhas. Cak Imin juga ikut dalam pertemuan itu.

Usai pertemuan, Said Aqil mengatakan kepada wartawan bahwa Mahfud MD bukanlah kader atau anggota Nahdlatul Ulama.

Sementara Robikin Emhas mengatakan, warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan kemenangan Jokowi jika cawapres yang dipilih bukan lah kader NU.

Belakangan, Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club mengungkapkan, ancaman NU menarik dukungan ke Jokowi itu merupakan perintah dari Ma'ruf Amin sendiri.

"Pernyataan itu (ancaman menarik dukungan) ada. Robikin yang menyatakan, dan yang menyuruh itu Kiai Maruf amin. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," ungkap Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/09005111/dinamika-politik-2018-drama-jokowi-memilih-cawapres

Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke