Salin Artikel

Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Angka tersebut terhitung sejak tahapan awal Pemilu 2019, yaitu tahap verifikasi partai politik, berlanjut pada tahap pencalonan, tahap kampanye, hingga tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu sarana bagi peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan atas kerugian hak konstitusional yang terjadi akibat tidak terpenuhinya persyaratan- persyaratan calon peserta pemilu dalam proses tahapan pemilu.

Sengketa pemilu itu, misalnya, pelanggaran dalam penetapan DCT, berkas caleg tidak memenuhi syarat, hingga hilangnya dokumen syarat pencalonan.

"Sengketa pemilu yang tercatat ada 563," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengawasan Pemilu 2019, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).

Berdasarkan pengkategorian wilayah, provinsi yang paling banyak terjadi sengketa adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dengan jumlah 44 sengketa.

Selanjutnya, menyusul Papua dengan angka 39 sengketa, Aceh 30 sengketa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 27 sengketa.

Bagja mengatakan, dari 563 sengketa yang didaftarkan ke Bawaslu, sebanyak 531 dapat ditindaklanjuti. Sementara, 32 lainnya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat.

Dalam proses tindak lanjut itu, sebanyak 240 perkara diselesaikan melalui mediasi dan 343 lainnya berlanjut ke tahap ajudikasi.

Dari sengketa yang diproses melalui ajudikasi, sebanyak 106 sengketa dikabulkan seluruhnya, 57 dikabulkan sebagian, 80 sengketa diputuskan ditolak, 20 permohonan gugur, dan 28 sengketa masih dalam proses penyelesaian.

"Kami melakukan juga melakukan koreksi putusan karena ternyata putusan diminta koreksi oleh para pemohon. Ada 31 permohonan koreksi, 9 kami kabulkan dan 22 kami tolak," ujar Bagja.

Lebih lanjut, Bagja menyebutkan, dari 531 sengketa, 8 di antaranya diajukan upaya hukum lain melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Dari jumlah tersebut, hanya dua permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim TUN, sementara sisanya ditolak. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/18433031/bawaslu-sebut-ada-563-sengketa-pemilu-selama-2018

Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke