Ia menilai, PSI mengusulkan hal itu hanya untuk menyudutkan pemerintahan Soeharto, yang tak lain adalah bekas mertua Prabowo.
"Saya lihat semangat PSI itu semangat menyerang Orba, bukan semangat pemberantasan korupsi. Bicara pemberantasan koruspi tidak bicara Orde Baru, Orde Lama orde manapun, bahkan orde sontoloyo," kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat (7/12/2018).
Ferdinand menilai, akan lebih baik jika debat seputar korupsi dilakukan secara umum, tidak spesifik pada rezim tertentu. Menurut dia, debat bisa lebih substansial jika berbicara mengenai pencegahan hingga penindakan korupsi kedepan.
"Kalau hanya orde baru, saya menanggapi itu PSI hanya ingin menyerang orde baru yang kebetulan menjadi pendukungnya Pak Prabowo, terutama keluarga Pak Harto," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini.
Ferdinand menilai, nantinya keluarga Soeharto bisa saja balik mengusulkan supaya debat capres memasukan tema Partai Komunis Indonesia yang ada di era Soekarno.
"Artinya kan orde lama akan terkait Ibu Megawati, anak-anak Soekarno, Bu Megawati terkait dengan PDI-P, terkait dengan Pak Jokowi sebagai kader PDI-P. Apakah kita akan selalu menyerang seperti itu?" ujarnya.
Usulan debat capres
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, usulan agar korupsi orde baru ini menjadi materi debat capres karena perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi.
Menurut dia, masyarakat perlu tahu pandangan setiap pasangan calon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.
"Iya, kami usul itu (korupsi orde baru) jadi materi debat. Saya melihat di berbagai macam survei, tema korupsi dan concern masyarakat terhadap korupsi itu masih bagian dari yang paling tinggi," kata Raja Juli Antoni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).
Ia mengatakan, ide itu muncul setelah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah seperti kanker stadium 4.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menyebutkan, diangkatnya tema "korupsi orde baru" sebagai materi debat Pilpres agar dapat membandingkan korupsi di zaman orde baru dengan era kini.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebutkan, KPU menampung setiap usulan yang disampaikan terkait penyelenggaraan debat Pemilihan Presiden 2019.
Hal itu termasuk usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta KPU memasukkan "korupsi orde baru" sebagai materi debat.
Menurut Viryan, meskipun semua pihak boleh mengusulkan materi debat, tetapi yang akan dimasukkan adalah tema-tema yang mencerminkan kondisi kebangsaan Indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/23275161/kubu-prabowo-psi-semangatnya-menyerang-orba-bukan-berantas-korupsi