Publik dan Elite Diharap Tempatkan Politik dan Agama Secara Proporsional

Meski demikian, kata Amin, politik dan agama harus ditempatkan secara proporsional. Hal itu guna memastikan kontestasi politik nasional bisa berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Pemilu 2019 akan menjadi tantangan bagi publik dan elite untuk menjawab hal tersebut.

"Sekarang kan bagaimana kemudian mengakomodasi agama ke dalam ruang publik. Apa yang boleh dan enggak boleh gitu. Dalam hal ini saya kira momen elektoral menjadi salah satu uji coba bagi kita melihat seberapa jauh kemudian akomodasi terjadi," kata Amin dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018) sore.

"Dan kita enggak bisa berpikir dalam kerangka sekularisme yang keras untuk memisahkan sama sekali agama dan politik. Tapi bagaimana kemudian kedua hal itu dibedakan dan dicari titik simpulnya," lanjut dia.

Ia mengingatkan, negara akan mengalami krisis demokrasi apabila seluruh elemen bangsa tak mampu menentukan batas proporsional interaksi politik dan agama.

Tantangan berikutnya, di era digital saat ini, publik juga harus berpikir jernih dalam mencerna informasi.

Sebab, suatu hal yang dianggap benar saat ini bisa dikacaukan dengan narasi-narasi yang disebarkan di media sosial untuk mengaburkan kebenaran tersebut.

"Kita tahu di era sekarang penggunaan medsos yang demikian luar biasa itu membuat kemudian apa yang benar dan enggak benar itu menjadi dikacaukan gitu. Ini terkonfirmasi oleh beberapa riset termasuk LIPI," kata dia.

Amin mencontohkan temuan survei LIPI terhadap 1800 responden di provinsi-provinsi Indonesia yang dirilis beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sebagian responden mempercayai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibicarakan di media sosial.

"Dari sekian responden menyatakan 54,1 persen menyatakan pernah mendengar berita kebangkitan PKI di medsos. Dan dari sekian banyak itu 42,8 persen setuju dengan isu tersebut," kata dia.

"Jadi ada lima orang Indonesia itu pernah mendengar kebangkitan PKI, dan 42 persennya berarti 2 atau 3 orang percaya PKI bangkit lagi. Dan mereka mendapatkan itu semua dari media sosial," lanjutnya.

Intoleransi

Amin melihat media sosial berperan besar dalam mendorong intoleransi politik. Ia nemperkirakan intoleransi politik di Indonesia semakin menguat jelang Pemilu 2019.

Selain karena media sosial, intoleransi politik menjadi tinggi karena faktor perasaan terancam, rasa tidak percaya dan fanatisme keyakinan.

Menurut dia, penerimaan kelompok masyarakat terhadap kelompok yang berbeda dalam konteks sosial masih cukup baik. Namun, penerimaan terhadap pilihan politik yang berbeda cenderung rendah.

"Contoh, misalkan 57,8 persen responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin yang seagama. Ini mulai dari (pemimpin) level RT sampai Presiden. Jadi kita simulasikan apakah karena kinerja atau apa, tapi bukan, ternyata agama," kata dia.

Amin memandang hal itu berimplikasi terhadap potensi individu atau suatu kelompok berupaya mencegah individu atau kelompok lain untuk mengambil pilihan calon pemimpin yang berbeda.

"Jadi kami kemudian berdiskusi bahwa apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta berapa orang menolak, misalkan, menyalatkan (jenazah) orang yang berbeda pilihan politik adalah dampak dari itu," kata dia.

"Jadi bukan sekadar secara pasif mereka memilih hanya seagama tapi secara aktif mereka mencegah orang lain memilih pemimpin yang berbeda. Jadi itu masalahnya," lanjut Amin.