Cerita Mendagri soal Nduga, Papua: Setiap 3 Kilo, Petugas e-KTP Dipalak Rp 5 Juta

Menurut Tjahjo, wilayah Nduga sejak dulu memang dikenal daerah yang rawan. Imbasnya, tak hanya melulu perlawanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap TNI, tetapi juga masalah administrasi kependudukan. 

Tjahjo mencontohkan misalnya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

"Tidak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan Pilkada ya ruwet," ujar Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa rawannya daerah tersebut juga menjadi kendala pihaknya untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di daerah tersebut.

"Tapi urusan gerombolan ini, itu dia tim e-KTP kami saja dipalak kok, setiap 3 kilometer ada gerombolan datang, bayar Rp 5 juta," ungkap dia. 

Kendati demikian, ia sudah mengimbau jajarannya di pemda setempat, untuk bekerja sama dengan aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di daerah tersebut untuk menjaga pembangunan nasional.

"Prinsip ini jangan menghambat program strategis pembangunan nasional, termasuk programnya Pak Gubernur, programnya Walikota, Bupati, soal keamanan ya kita sikat sama-sama, ga boleh dua orang, atau gerombolan pun yang menganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," ucap dia.

Seperti diketahui, pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.