Salin Artikel

KPU Coret Nama Pemilih di Sulteng yang Diyakini Tewas karena Gempa

Viryan mengatakan, jika menemukan data penduduk yang diyakini sudah meninggal dunia akibat bencana, maka KPU akan langsung mencoret nama tersebut dari DPT Pemilu 2019.

"Yang dihapus adalah pemilih yang sudah diyakini meninggal," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2018).

Penghapusan data penduduk itu dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama, berdasar akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Berdasar data yang dihimpun, ada kurang lebih 2000 orang yang meninggal akibat bencana Sulteng.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1000 korban sudah didata oleh Disdukcapil.

"Bisa dipastikan, kurang lebih 1000 (orang) akan dihapus dari daftar pemilih," ujar Viryan.

Pendekatan kedua, berdasar surat keterangan kematian yang dikeluarkan desa/kelurahan.

Mengacu pada surat keterangan itu, KPU juga dimungkinkan menghapus nama yang menjadi rujukan.

Viryan menambahkan, akibat gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Jumat (28/9/2018), banyak penduduk yang dinyatakan hilang.

Penduduk hilang dalam pandangan KPU, bisa berarti menjadi korban meninggal yang tidak ditemukan saat proses evakuasi, atau berpindah ke daerah lain di luar tiga wilayah tersebut

"Untuk yang kategori hilang, ini pada kondisi sekarang masih dinyatakan hilang, ini belum dihapus. Yang dihapus adalah pemilih yang sudah diyakini meninggal," ujar dia.

Diharapkan, proses penyempurnaan data akan selesai pada pertengahan bulan ini, sesuai dengan rencana penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan II.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/16512471/kpu-coret-nama-pemilih-di-sulteng-yang-diyakini-tewas-karena-gempa

Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke