Salin Artikel

KPU Berencana Gelar Debat Pilpres di Jakarta dan Surabaya

"Sementara opsinya masih ada Jakarta dan Surabaya. Supaya Pilpresnya nanti tidak hanya sentralistis di sini (Jakarta)," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Arief mengatakan, awalnya debat direncanakan digelar di tiga Pulau, yaitu Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

Namun, setelah dipertimbangkan dari sejumlah aspek, penyelenggaraan debat paslon di luar Pulau Jawa dinilai sangat merepotkan.

Selain merepotkan paslon sebagai peserta debat, juga merepotkan tim kampanye, hingga pendukung pasangan calon.

Tak hanya itu, penyelenggaraan debat di luar Pulau Jawa, kata Arief, juga merepotkan sejumlah lembaga penyiaran yang nantinya akan ikut menyiarkan penyelenggaraan debat.

Sebab, mereka diharuskan melakukan distribusi logistik dan personel dalam jumlah besar.

Namun demikian, Arief mengatakan, rencana ini masih dalam pertimbangan. KPU masih harus berdiskusi dengan sejumlah pihak untuk memastikan perencanaan debat paslon.

"Setelah itu jadi gimana, ya sudah, dua (debat) di Jakarta, satu di Surabaya, dan satu lagi di Jakarta. Kita masih cek lagi, ternyata nanti pas di Surabaya itu kena TV yang misalnya tidak punya pasukan banyak di Surabaya jadi merepotkan," ujar Arief.

"Jadi masih bisa di Jakarta semua, tapi bisa juga empat Jakarta, satu Surabaya," sambungnya.

KPU berencana menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali. Seluruhnya, akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Rancangan debat capres-cawapres ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Sehingga diharapkan debat pertama dapat digelar Januari 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/10410151/kpu-berencana-gelar-debat-pilpres-di-jakarta-dan-surabaya

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke