OSO Disarankan Fokus Urus Hanura Ketimbang Maju Jadi Calon DPD

Titi mengatakan, tantangan partai politik dalam Pemilu 2019 berat, lantaran parliamentary threshold atau ambang batas parlemen naik menjadi 4 persen. Ada baiknya, pimpinan partai politik berkonsentrasi mengelola partainya supaya bisa melewati ambang batas parlemen.

Begitu pula dengan OSO. Apalagi, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 melarang anggota DPD rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

"Sebagai pimpinan paprol, akan lebih bijaksana kalau yang bersangkutan berkonsentrasi mengurus partai, mengelola partai menjadi partai yang maju dan modern, dan membiarkan kontestasi DPD itu dikelola oleh orang di luar pengurus parpol," kata Titi saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).

Titi berharap, sebagai elite politik, Ketua DPD periode 2014-2019, dan bagian dari koalisi yang mengusung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, OSO berkenan untuk mendengarkan saran darinya.

Jika nantinya berkenan mundur dari pencalonannya sebagai anggota DPD, Titi juga berharap keputusan OSO mendapat dukungan dari banyak pihak. Sebab, hal itu demi mewujudkan kebaikan sistem ketatanegaraan.

"Mudah-mudahan keputusan politik itu didukung oleh rekan-rekan koalisi yang lain, bahwa ini demi kebaikan ketatanegaraan kita," ujar Titi.

Seperti diketahui, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.