Indonesia Baru Selesaikan 8 dari 32 Rekomendasi UNCAC Putaran I

Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hary Budiarto menjelaskan, Putaran I rekomendasi UNCAC menyangkut persoalan pemidanaan dan kerja sama internasional.

"Indonesia telah menyelesaikan 8 rekomendasi ditambah 1 rekomendasi yang diselesaikan secara parsial. Indonesia masih menyelesaikan, artinya masih kurang dari rekomendasi 32 yang telah di-review pada putaran pertama," kata Hary pada diskusi publik hasil review Konvensi PBB Antikorupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Kedelapan rekomendasi yang sudah diselesaikan adalah pemidanaan atas tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh oknum polisi; aturan pemberhentian sementara bagi pejabat publik yang menjadi tersangka korupsi dan pemberhentian tetap bagi terpidana korupsi; dan melakukan kajian tindak pidana menghalangi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tindak pidana korupsi.

Kemudian, pencantuman aturan yang menghilangkan kewajiban penyidik mendapatkan izin dari presiden ketika menangani tersangka pejabat tinggi; persiapan aturan yang jelas dan sesuai hukum berlaku terkait pengetatan pemberian remisi bagi koruptor dan pencantuman aturan perlindungan terhadap pihak pelapor tindak pidana korupsi.

Selain itu, kajian atas situasi ketika ekstradisi seorang WNI ditolak, pemerintah bisa memastikan hukuman yang diputuskan dapat dijatuhkan kepada WNI tersebut, dan adanya otoritas pusat yang menangani kasus-kasus korupsi.

Sementara itu, rekomendasi pencantuman penggunaan pidana tambahan bagi pelaku korupsi seperti pemutusan kontrak kerja, dan pencabutan hak konsesi baru diselesaikan secara parsial.

Budi berharap, seluruh pemangku kepentingan mendorong adanya rencana aksi terpadu untuk menyelesaikan berbagai rekomendasi UNCAC Putaran I yang belum terselesaikan.

"Mumpung sebelum dimulainya fase kedua pada 2021. Fase ini akan melihat kembali perkembangan rekomendasi UNCAC di Indonesia," kata Hary.