Soal Masjid Terpapar Radikalisme, BIN Diminta Tak Resahkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk tidak sembarangan melempar informasi ke publik. Hal ini dia sampaikan ketika ditanya sial 41 masjid di lingkungan pemerintahan yang terpapar radikalisme.

"Kalau informasi intelijen saya kira sebaiknya itu diolah terlebih dahulu lalu kemudian dibuat kebijakannya. Baru disampaikan kepada publik. Bukan menjadi informasi mentah yang dilempar ke publik lalu menjadi kontroversi," ujar Mustafa di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).

Mustafa mengatakan hal itu membut kondisi di masyarakat menjadi tidak stabil. Selain itu juga bisa membuat masyarakat saling curiga.

Jika ada informasi, sebaiknya pemerintah mengolah terlebih dahulu dan dibuat ke dalam bentuk kebijakan. Kebijakan itu yang kemudian disampaikan kepada publik.

"Yang diberikan kepada masyarakat itu adalah kebijakan, bukan analisanya atau masih mentah. Apalagi intelijen itu kan hanya satu sisi sumber informasi, dari intelijen itu harus disertai oleh berbagai kajian, baru kemudian disampaikan oleh jubir pemerintah," kata dia.

Dia pun mengingatkan bahwa sebentar lagi akan digelar Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Mustafa mengatakan seharusnya pemerintah lebih bijak menciptakan suasana kondusif di masyarakat.

"Jangan sampai kemudian menjadi permasalahan kepada umat tertentu, lalu akhirnya kegiatan agama yang seyogyanya menjadi kontributor bagi stabilitas politik nasional justru malah menjadi sesuatu yang tidak kontributif," ujar Mustafa.

Temuan masjid terpapar radikalisme

Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto sebelumnya mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI, di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, beberapa waktu silam.

Wawan menuturkan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

"Survei dilakukan oleh P3M NU, yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Wawan, saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Kategori radikalisme tersebut, lanjut dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia menuturkan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten yang menjurus radikalisme.

"Jadi, konten ceramahnya yang kita utamakan, karena itu kan setahun sudah ada daftar penceramahnya, kalau masjidnya sih enggak ada yang radikal, tapi penceramahnya," terang dia.

Dia menuturkan, keberadaan masjid di lingkungan pemerintah seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BIN menjaga persatuan di Indonesia.

Ke depannya, BIN berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan agar tercipta ceramah yang lebih sejuk.

"Hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan," ujar dia.