Salin Artikel

Pengamat Otonomi Daerah Usul Pembentukan Dewan Kawasan Ibu Kota Negara ke Wapres

Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan telah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Kalla saat menemuinya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Djhohermansyah mengatakan nantinya dewan tersebut bisa diketuai oleh Wakil Presiden yang menjabat.

"Nah tadi kami usulkan, ibu kota ini harus ada Dewan Kawasan Ibu Kota Negara, Dewan Kawasan Ibu Kota Negara itu Jabodetabek, nanti yang jadi ketua Dewan Kawasan Ibu Kota Negara adalah wakil presiden," ujar Djohermansyah.


"Sehingga dengan demikian bukan model Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) seperti yang sekarang. Badan kerja sama yang ketuanya cuma Gubernur DKI padahal satu level sama Gubernur Banten, satu level sama Gubernur Jawa Barat ya," lanjut dia.

Ia menyatakan dewan tersebut perlu dibentuk agar penyelesaian masalah di ibu kota bisa terintegrasi dengan daerah penyangga.

Sebab, menurut dia saat ini penyelesaian masalah perkotaan di Jakarta tidak terintegrasi dengan daerah penyangga lantaran tidak dipimpin oleh pejabat yang lebih tinggi dari gubernur. Dengan demikian masalah seperti banjir dan pengelolaan sampah tak kunjung selesai karena masing-masing provinsi berbeda kepentingan.

Padahal, lanjut dia, sebagai ibu kota negara, Jakarta semestinya bisa tertata dan lebih maju dari kota lainnya.

Djohermansyah mengatakan nantinya pembentukan dewan tersebut bisa diberi payung hukum melalui revisi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Lewat perubahan Undang-undang No 29 Tahun 2007. Jadi itu kami usulkan kepada Pak Wapres. Udah ada naskah akademiknya, sudah ada pasal-pasal. Tapi ini masih antara Kemendagri dan Gubernur DKI ya untuk pembahasannya. Belum dikirim ke DPR," kata dia.

"Inisiatifnya pemerintah. Ya itu tadi kami dorong lebih cepat lebih baik. Kalau bisa tahun depan diusung, supaya pemerintahan DKI sebagai ibu kota negara ada perubahan dan kemajuan," lanjut Djohermansyah.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/15/19423371/pengamat-otonomi-daerah-usul-pembentukan-dewan-kawasan-ibu-kota-negara-ke

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke