Kata Timses, Rumah DP 0 Persen Jokowi Jangan Dipandang Politis

Dia berharap, program ini tidak dikaitkan dengan Pemilihan Presiden 2019.

"Karena yang selalu melihat dengan sudut pandang bahwa langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau pemerintahannya itu sebagai kebijakan atau tindakan politis, itu orang-orang yang kalap," ujar Arsul ketika dihubungi, Jumat (9/11/2018).

Arsul mengatakan, biasanya Jokowi akan disalahkan ketika janji kampanye pada Pilpres 2014 tidak dijalankan.

"Sebaliknya ketika Pak Jokowi melakukan proses apa yang dijanjikannya itu, dianggap politis atau pencitraan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana menyediakan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya.

Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun.

Namun, apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.