Asosiasi Pengembang Sarankan Rumah untuk ASN Gunakan Tanah Negara

Sebab, kata dia, saat ini sulit untuk mendapatkan lahan, terutama di kota-kota besar, untuk membangun hunian.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau (Wapres Jusuf Kalla), kalau kepengin rumah murah terutama yang daerah kota-kota besar, ya pemerintah menyediakan tanah," kata Junaidi saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

"Ya tanah negara, ya mungkin tanah negara salah satunya milik BUMN atau BUMD punya tanah kan. Seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura," lanjut dia.

Apalagi, lanjut Junaidi, hunian bagi ASN, TNI, dan Polri harus berdekatan dengan lokasi kantor mereka. Tentunya hal itu sulit dilakukan pihak pengembang lantaran harga tanah di pusat kota sangat mahal.

Di sisi lain, Junaidi menambahkan, hambatan utama dalam pembangunan hunian ialah masalah perizinan. Karena itu, ketika lahan yang digunakan milik negara maka proses perizinan semakin mudah.

Selain itu, untuk menyiasati sempitnya lahan di perkotaan, Junaidi menyarankan agar hunian dibangun vertikal.

"Untuk khusus kota besar wajib vertikal. Wajib itu," lanjut dia.

Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri yang belum memilikinya. Pengadaan rumah disiapkan dengan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persent.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya. Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.

"Program ini merupakan dorongan. Nanti ada berbagai insentif dari pemerintah. Agar semakin terjangkau dan prosesnya semakin cepat sehingga ASN, TNI dan Polri bisa segera memiliki rumah. Karena gajinya kan terbatas, kalau harga rumah komersil sulit terjangkau," lanjut Wimboh.