Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu. Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya. Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.

"Program ini merupakan dorongan. Nanti ada berbagai insentif dari pemerintah. Agar semakin terjangkau dan prosesnya semakin cepat sehingga ASN, TNI dan Polri bisa segera memiliki rumah. Karena gajinya kan terbatas, kalau harga rumah komersil sulit terjangkau," lanjut Wimboh.

Sebelumnya, program rumah subsidi untuk ASN, TNI dan Polri mengalami hambatan terkait ketersediaan lahan. Sebagai solusinya, pemerintah akan membangun apartemen atau rumah susun.

"Kita arahkan kompleks apartemen, rusun, tidak landed house (rumah tapak)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas membahas rumah untuk ASN, TNI, Polri, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Bambang mengatakan, pembangunan rumah susun ini khususnya akan dilakukan oleh pemerintah untuk ASN, anggota TNI dan Polri yang bekerja di daerah perkotaan. Sebab, pemerintah ingin membangun tempat tinggal yang tak jauh dengan tempat kerja para abdi negara.

"Atau alternatifnya, lokasi rusun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum. Misal, kalau di Jakarta itu dengan KRL atau LRT," tambah Bambang.

Menurut Bambang, nantinya para ASN, anggota TNI dan Polri bisa membeli rusun yang dibangun pemerintah dengan uang muka 0 persen. Sementara itu, masa cicilan bisa sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun, maksimum 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," ucap Bambang.