Buka-bukaan Taufik soal Prabowo di Balik Penyerahan Kursi Wagub DKI ke PKS

Keputusan ini mengakhiri polemik yang sekian lama tak ada titik temu. Kursi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno memilih mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.

Padahal, sebelumnya Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik bersikeras bahwa jabatan itu juga menjadi hak partainya.

Lantas apa yang membuat Gerindra DKI mengalah? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ada di balik keputusan itu.

"Ini bukan karena PKS. Ini karena mengamalkan kebijakan ketua umum (Prabowo Subianto) saya saja," ujar Taufik ketika berbincang dengan Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Taufik mengacu kepada komitmen antara Prabowo dengan Presiden PKS Sohibul Iman bahwa posisi wagub akan diberikan kepada PKS.

Menurut dia, sebenarnya itu bukan perjanjian tertulis.

Kesepakatan itu tidak resmi dan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, PKS terus-menerus menagih komitmen tak tertulis itu.

"Itu hanya omongan, Pak Prabowo itu kan omongannya selalu jadi pegangan, di sisi lain PKS juga menagih terus," kata dia.

Akhirnya, Taufik mengajak anggotanya di DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menjalankan komitmen Prabowo itu meskipun harus mengorbankan peluang mereka mendapatkan kursi wagub DKI.

Dengan syarat...

Meski setuju, Gerindra DKI membuat syarat-syarat yang harus diikuti oleh PKS.

Dua kandidat wagub yang diserahkan ke DPRD DKI Jakarta harus melalui proses tes kelayakan dan kepatutanterlebih dahulu.

"Kami enggak mau dapat cek kosong. Enggak bisa itu tiba-tiba PKS sudah menentukan dua nama. Enggak mau saya, harus fit and proper test, saya bilang," ujar Taufik.

Taufik mempersilakan PKS menyerahkan empat nama kandidat kepada tim penguji dalam fit and proper test itu.

"Empat-empatnya dari PKS, silakan," kata dia.

Nantinya, dua kader Gerindra dan dua kader PKS yang akan menguji empat kandidat itu.

Empat kandidat tersebut akan dikerucutkan menjadi dua nama. Dua nama itu akan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta.

Masih berharap

Taufik mengatakan, meski menyerahkan kepada PKS, bukan berarti Gerindra melepaskan harapan atas kursi wagub DKI.

Ia mengingatkan, pada dasarnya yang menentukan adalah anggota DPRD DKI Jakarta.

Ada ketentuan kuorum dalam paripurna yang harus dipenuhi. Jika paripurna tak kunjung kuorum, Gerindra DKI akan menangkap sinyal bahwa tidak ada kandidat yang menjadi pilihan DPRD DKI.

"Kalau proses di DPRD kan bukan urusan kami lagi. Itu mekanisme yang berbeda. Kalau DPRD enggak kuorum, bisa saja kami duduk bareng lagi menentukan kandidat lain," kata Taufik.

Saat itu, kader Gerindra bisa saja mendapat peluang menjadi Wagub DKI.

Namun, Taufik tidak mau terlalu jauh dengan spekulasi itu. Dia memilih untuk menjalankan prosesnya tahap demi tahap.

"Yang penting komitmen Pak Prabowo dan Pak Sohibul Iman sudah dijalankan Gerindra DKI," ujar dia.