Salin Artikel

Sebut Banyak Politisi Sontoloyo, Ini Penjelasan Jokowi

Jokowi menjelaskan maksudnya soal penyebutan politisi sontoloyo

"Jadi gini menjelang pemilu, ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Trade Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/10/2018).

"Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat, tetapi yang enggak baik sering menyerang lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab juga, tidak ada tata kramanya," tambah Jokowi.

Jokowi mengingatkan, saat ini bukan zamannya lagi menggunakan kampanye-kampanye politik adu domba, politik pecah belah, dan politik kebencian.

Menurut dia, kini adalah zamannya politik adu program, adu kontestasi, adu gagasan, adu ide, adu prestasi, dan adu rekam jejak.

"Kalau masih pakai cara-cara lama seperti itu, masih memakai politik kebencian, politk sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu namanya politik sontoloyo," kata Jokowi.

Namun, saat menyebut banyak politisi sontoloyo kemarin, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal politisi yang menggunakan politik kebencian.

Awalnya, Jokowi justru menyinggung mengenai program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi dari kubu oposisi. Jokowi heran dana kelurahan untuk rakyat justru dianggap dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.

"Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Nggak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, kemarin.

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," tambah Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/24/12562871/sebut-banyak-politisi-sontoloyo-ini-penjelasan-jokowi

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke