KPU Serahkan Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf ke Bawaslu

Menurut dia, menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan penelusuran dugaan pelanggaran.

"Ya itu kewenangan Bawaslu. Saya kan anggota KPU," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).8

Meski demikian, Wahyu mengakui adanya unsur citra diri yang masuk dalam iklan kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf tersebut. Unsur citra diri itu, ditunjukkan dengan tercantumnya nomor urut dalam iklan.

"Ya kalau citra diri jelas sudah masuk ya, karena sudah ada nomor urut, itu kan sudah masuk katagori citra diri," ujar Wahyu.

Meski menyerahkan proses penyelidikan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, Wahyu tetap mengimbau seluruh pihak untuk mematuhi peraturan kampanye yang berlaku, termasuk tidak 'curi start'.

Wahyu menjelaskan, iklan kampanye media massa baru bisa dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

"Semua pihak mohon untuk menahan diri, tidak beriklan di media, baik itu media elektronik maupun cetak sebelum waktunya," ucap dia.

Sementara dari pihak Bawaslu mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan pasangan nomor urut 1 tersebut.

"Ini lagi dicari unsurnya, apakah itu termasuk iklan kampanye atau enggak," kata Bagja saat dikonfirmasi, Rabu (17/10/2018).

Iklan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dimuat dalam surat kabar Media Indonesia yang terbit Rabu (17/10/2018). Dalam iklan tersebut, tertulis 'Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia', dengan gambar Jokowi dan Ma'ruf disertai angka 01 sebagai nomor urut pasangan calon.

Dalam iklan juga tertera nomor rekening untuk penyaluran donasi dan sebuah nomor ponsel.