Salin Artikel

Soal Somasi, Kemenpora Anggap Roy Suryo Kehabisan Alasan

Menurut Gatot, somasi tersebut dilayangkan lantaran Roy sudah tak punya argumen lagi terkait dugaan penguasaan BMN. 

"Kehabisan alasan mereka," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Gatot menilai somasi kurang layak dilayangkan jika berdasar pada anggapan Kemenpora tak punya bukti BMN yang dikuasai Roy.

Gatot mengatakan, pihak Kemenpora sudah memberikan daftar BMN tersebut kepada kuasa hukum Roy Suryo. Dokumen itu sudah diserahterimakan para 20 September 2018 lalu.

Kepada Kompas.com, Gatot juga menunjukkan foto penyerahan dokumen bukti BMN itu ke kuasa hukum Roy Suryo, Tigor Simatupang.

"Jadi ini hanya cari-cari alasan. Ini mau cari alasan apa lagi?" kata Gatot.

"Tempo hari sebelum kirim somasi pertama katanya Kemenpora tidak memberikan daftar (BMN). Padahal, sudah itu. Malah yang disomasi saya karena dianggap menyebarkan via WA. Padahal, yang menyebarkan ke media sosial itu bukan saya. Jadi buang-buang energi kita," sambung dia.

Sebelumnya, Tigor Simatupang mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat somasi kedua terhadap Kemenpora terkait polemik ini.

Ia mengungkapkan, ada dua alasan yang menjadi dasar dilayangkannya surat somasi.

Pertama, surat Kemenpora kepada Roy yang berisi penagihan barang-barang milik negara.

"Lebih tepatnya surat yang dibuat Sekretaris Kemenpora yang tertanggal 1 Mei itu mengenai permintaan pengembalian barang," lanjut Tigor.

Kedua, Kemenpora tak dapat memberikan bukti konkret bahwa barang milik negara yang dimaksud benar-benar berada dalam penguasaan Roy Suryo.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/12331121/soal-somasi-kemenpora-anggap-roy-suryo-kehabisan-alasan

Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke