Tim Jokowi-Ma'ruf: Kritik Oposisi soal Ekonomi Salah Alamat

Kubu oposisi dianggap kerap berbicara tanpa dukungan data akurat.

Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Deddy Yevri Sitorus menyampaikan, berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi masih sangat rendah.

Inflasi Indonesia tercatat 2.8 persen year on year, dan pada pekan pertama Oktober 0.01 persen secara month to month.

BI memprediksi hingga akhir tahun, inflasi berada di bawah target sebesar 3,5 persen.

"Indonesia justru dalam posisi aman. Kritik oposisi ini menunjukkan salah alamat," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2018).

Berdasarkan data The Spectator Index, inflasi Indonesia 2.8 persen, UK 2.7 persen, AS 2.7 persen, China 2.3 persen, dan terendah Jepang dengan 1.3 persen.

Selain itu, kata Deddy, Indonesia juga tidak masuk dalam 10 negara dengan integritas pemerintah terendah.

Sesuai dengan hasil survei Saiful Mujani  Research Consulting (SMRC) pada Oktober 2018, 73,4 persen masyarakat responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyebutkan, The Spectator Index menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Indonesia pada 2050. Indonesia masuk peringkat empat di bawah China, India, dan Amerika Serikat.

"Inilah bukti kritik oposisi gagal," ujar caleg PDI-P dari dapil Kalimantan Utara tersebut.

Tim ekonomi Prabowo tawarkan solusi

Prabowo Subianto sebelumnya menggelar pertemuan dengan sejumlah ahli ekonomi di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam.

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa solusi yang ditawarkan koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di sektor perekonomian.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Fuad Bawazier, memprediksi kondisi ekonomi Indonesia akan semakin memburuk.

Ia memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah akan terus terjadi hingga 2019 dan mencapai kurs Rp 16.000 per dolar AS.

Pada kesempatan yang sama, ahli ekonomi Rizal Ramli memaparkan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam jangka pendek.

Tiga langkah tersebut yakni mengurangi impor, menaikkan pajak impor mobil dan mewajibkan hasil ekspor masuk sistem perbankan.

.

.

.