Salin Artikel

Prabowo: Saya Tidak Mau Ada Politisasi Bencana di Sulteng

Ia tak ingin mengganggu proses penanganan pasca-bencana yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.

Selain itu Prabowo juga menghindari adanya potensi politisasi jika ia mengirimkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Saya kira, dalam keadaan hari-hari pertama, yang penting tim penanganan, Basarnas, aparat yang harus leluasa. Kalau kami berkunjung malah merepotkan dan saya tidak mau ada politisasi. Orang bencana sudah susah," ujar Prabowo saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018) malam.

Prabowo menegaskan keputusannya itu bukan berarti pihaknya tidak menaruh perhatian terhadap proses pemulihan pasca-bencana.

Ia menyatakan siap untuk membantu pemerintah dalam menangani situasi di Palu dan Donggala pasca-gempa.

Ketua Umum Partai Gerindra itu telah memerintahkan para petinggi partai dan sayap organisasi partai untuk menggalang bantuan.

Selain itu, kata Prabowo, pihaknya akan menginventarisasi relawan yang berasal dari sayap organisasi partai untuk membantu proses evakuasi di kawasan yang terdampak gempa.

Ia juga menyatakan bersedia mengirim bantuan berupa tim dokter, medis dan relawan apabila diminta untuk membantu aparat pemerintah di Sulawesi Tenggara.

"Kami tak ingin mengganggu pelaksanaan (pengiriman) bantuan. Kami paham ini harus di bawah satu komando, satu koordinasi. Saya dan Pak Sandiaga Uno siap dipanggil oleh pemerintah seandainya pemerintah ingin menggunakan beberapa resources yang ada pada kami," kata Prabowo.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang disusul tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018) sore. Data jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat bencana tersebut terus bertambah.

Hingga pukul 13.00 senin ini, tercatat 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara data jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, belum bisa disampaikan. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/22025971/prabowo-saya-tidak-mau-ada-politisasi-bencana-di-sulteng

Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke