Salin Artikel

[HOAKS] Surat Pendataan Guru Madrasah Mengatasnamakan Kemenag

KOMPAS.com - Beberapa konten di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp mengedarkan informasi mengenai surat dari Kementerian Agama (Kemenag) RI yang diduga bermodus mengambil data pribadi.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Kemenag meminta data lengkap guru sekolah madrasah negeri/swasta guna pemutakhiran data pendidikan tahun 2018.

Surat ini mengatasnamakan pihak Kemenag.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pihak Kemenag mendapatkan informasi terkait keberadaan surat ini dari media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp beberapa hari yang lalu hingga hari ini, Rabu (26/9/2018).

Surat tersebut juga menyebutkan data yang harus dilengkapi, meliputi nama lengkap sekolah, alamat lengkap sekolah, biodata guru (tetap/tidak tetap), dan format pelaporan untuk biodata guru.

Tak hanya itu, guru juga diminta mengirimkan format data tersebut ke sebuah email yang belum jelas keresmiannya.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki menegaskan, surat tersebut palsu atau hoaks.

"Surat tersebut palsu, karena di Kemenag tidak ada nomenklatur Direktorat Pendidikan Madrasah," ujar Mastuki saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (26/9/2018).

Menurut Mastuki, tak hanya format kop surat saja yang tidak sesuai standar, bahkan penulisan format redaksi, susunan kata, kebenaran diksi, dan lainnya juga tidak sesuai standar.

Tak hanya itu, tahun lalu pun beredar juga surat palsu dengan format sama.

"Hampir sama dengan pola penyebaran hoaks lainnya, tahun lalu juga muncul format surat seperti itu," ujar Mastuki.

Kemenag mengimbau kepada masyarakat, terutama pihak madrasah, guru, siswa dan orangtua untuk berhati-hati ketika menerima surat edaran tersebut.

Baca selengkapnya dalam berita ini: Beredar Surat Guru Madrasah Wajib Lengkapi Data, Kemenag Sebut Hoaks

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/26/12505031/hoaks-surat-pendataan-guru-madrasah-mengatasnamakan-kemenag

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke