Salin Artikel

Dana Awal Kampanye Rp 2 Miliar Hasil Patungan Prabowo-Sandiaga

Karena itu, ia menganggap wajar jika jumlahnya baru mencapai Rp 2 miliar.

"Jadi kalau adanya Rp 2 miliar, Rp 1 miliar dari Pak Prabowo, Rp 1 miliar dari Mas Sandi, ya kenapa dipersoalkan?" kata Viva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Ia lantas mempertanyakan kebenaran besaran dana awal kampanye pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang sebesar Rp 11 miliar.

Menurut Viva, sebagai petahana, semestinya dana kampanye awal Jokowi lebih besar dari Rp 11 miliar.

"Di timnya Pak Jokowi juga cuma Rp 11 miliar, (padahal) sudah menjadi presiden, kenapa tidak dipersoalkan? Emang harus lebih dari Pak Jokowi? Kan memang keadaannya seperti itu," kata Viva."

"Yang penting sekarang ini, kami dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi bisa membantu doa, membantu materi dan immaterial terhadap program pemenangan Prabowo-Sandi dalam rangka Indonesia lebih baik," lanjut dia.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelumnya telah melaporkan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sandiaga mengaku sedih jika membandingkan jumlah dana awal kampanyenya dengan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Sedih ya, jangan dibandingkan dana kampanye dengan tokoh sebelah lah (pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin)," ujarnya usai menyerahkan laporan dana awal kampanye di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (23/9/2018).

"Iya kan (dana awal kampanye kami) hampir 6 kali lipat lebih banyak dari kita," sambung mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Berdasarkan data, dana awal kampanye yang dilaporkan kubu Prabowo-Sandiaga sebesar Rp 2 miliar. Sementara Jokowi-Ma'ruf Amin Rp 11 miliar.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/24/19393001/dana-awal-kampanye-rp-2-miliar-hasil-patungan-prabowo-sandiaga

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke