Salin Artikel

PKB: Masalah Atribut Parpol di Deklarasi Kampanye Damai Tak Perlu Dilebih-lebihkan

Menurut dia, KPU tidak bisa mengontrol apabila ada kejadian di luar lokasi deklarasi.

"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Karding di Jakarta, Senin (24/9/2018), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing.

Menurut dia, seluruh parpol telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

Karding mengatakan, relawan serta parpol riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita, yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya.

Selain itu, Karding mengaku melihat di media sosial Twitter, ada sebuah foto yang memperlihatkan bendera Demokrat berada di belakang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat berjalan pada karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

Hal itu, menurut dia, perlu diklarifikasi ke publik agar tidak merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf seakan-akan menjadi pihak yang tidak taat dan tidak adil saat deklarasi kampanye damai.

Sebelumnya, SBY "walkout" dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu.

Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 yang dilanggar.

Misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap "walkout" dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara Deklarasi Kampanye Damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, beliau turun dan 'walkout' karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Hinca mengatakan awalnya kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai agar tidak terkesan kampanye.

Namun, menurut dia, pada kenyataannya, dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.

Hinca menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/24/10170571/pkb-masalah-atribut-parpol-di-deklarasi-kampanye-damai-tak-perlu-dilebih

Terkini Lainnya

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke