Selain Polemik Buwas-Mendag, Ini 4 Konflik Terbuka Pejabat Pemerintah

Polemik ini muncul sebagai tanggapan Buwas atas pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait rencana pemerintah melakukan impor beras.

Menurut Buwas, cadangan beras Indonesia masih mencukupi hingga Juni 2019, sehingga dia menolak rencana itu. Apalagi, Bulog harus menyiapkan gudang jika pemerintah mengimpor beras. 

Enggartiasto menilai bahwa masalah gudang adalah persoalan Bulog. Pernyataan inilah yang kemudian ditanggapi Buwas dengan makian gaya Jawa yang terbilang kasar.

"Matamu itu!" kata Buwas di hadapan awak media yang meliput.

Sontak, polemik ini menjadi sorotan di masyarakat. Sebab, tak etis bagi pejabat negara untuk mengeluarkan pernyataan kasar dan berkonflik terbuka di hadapan publik.

Meski begitu, konflik terbuka antar-pejabat negara semacam ini bukan hanya sekali terjadi.

Sebelumnya, masih dalam masa kepemimpinan Jokowi, beberapa pejabat sempat terlibat perbedaan pendapat yang berujung pada konflik terbuka.

Berikut empat peristiwa di antaranya:

Pada Februari 2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Sudirman Said menyebut salah satu koleganya di pemerintahan kerap menghambat kerjanya dalam berbagai hal.

Misalnya dalam masalah Freeport, Blok Masela, bahkan hingga masalah listrik.

"Kok malah kolega yang menghambat?" ujar Sudirman.

Saat itu, Sudirman Said memang tidak menyebut siapa kolega di kabinet yang dimaksud.

"Nanti kalian juga tahu," lanjutnya.

Meski demikian, sorotan tertuju kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli. Rizal diketahui kerap melontarkan kritikan terhadap kebijakan yang diambil oleh sektor ESDM.

Pada 2016, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sempat berselisih paham dengan Thomas Lembong yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan terkait impor beras.

Andi menyampaikan, selama setahun kepemimpinannya Indonesia tidak lagi melakukan impor beras. Namun, pernyataan sebaliknya justru dinyatakan oleh Thomas Lembong.

Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Keduanya kerapkali meninggikan ego dan menganggap data pangan dari masing-masing kementerian yang dipimpinnya paling benar. Padahal, untuk menghadapi suatu permasalahan terkadang antarkementerian harus saling terintegrasi dan bekerja sama.

Pada Februari 2016, Menteri BUMN, Rini Soemarno, pernah terlibat silang pendapat dengan mantan Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, tentang realisasi kereta cepat Jakarta-Bandung.

Rini menginginkan percepatan proyek, sementara Jonan menginginkan semuanya berjalan tanpa menyisakan permasalahan perizinan yang belum jelas.

Kementerian yang dipimpin Jonan memang tidak memiliki banyak kewenangan dalam proyek kereta cepat ini, sebab dikerjakan oleh BUMN bekerja sama dengan China.

Akan tetapi, sebagai pihak yang mengurus sektor perkeretaapian nasional, Jonan berhak untuk menentukan kapan izin pembangunan akan dikeluarkan.

Pada Februari 2016, Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal saat itu, Marwan Jafar, mengalami keterlambatan pemberangkatan saat menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Ia pun mengeluhkan hal itu dan meminta diadakan penggantian direksi. Menurut dia, pelayanan Garuda Indonesia masih bobrok.

Menanggapi hal itu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membuat sebuah tweet yang menyindir keluhan yang dikeluarkan oleh Jafar.

"Hari gini kok masih ada pejabat yg minta dilayani berlebihan, sudah ngga jamannya. Kalau terlambat ya ditinggal saja #Garudaku,” tulis Pramono pada akun Twitter-nya @pramonoanung.

Perbedaan perbedaan merupakan hal yang wajar terjadi antar berbagai instansi, karena masing-masing menjalankan tugasnya yang satu dan lainnya berlainan.

Meskipun koordinasi dilakukan, akan tetapi mempertemukan berbagai kepentingan untuk berjalan.