SBY: Bukan Infrastruktur Tak Penting, tapi Rakyat Susah Harus Diutamakan

Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, SBY berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan.

Hal ini dikatakan SBY saat menyampaikan pidato politik dalam rangka memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin (17/9/2018) malam.

Hadir dalam acara ini, seluruh anggota DPR, caleg, ketua DPD, dan kepala daerah dari Partai Demokrat.

"Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," kata SBY.

Menurut SBY, masih banyak masyarakat di Indonesia yang harus dibantu. Mereka adalah yang disebut dengan 40 persen kalangan terbawah, yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang.

"Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral," kata dia.

Menurut SBY, ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Justru, negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

"Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan," kata dia.

SBY lalu menguraikan program-program yang dimaksud. Misalnya, pemerintahan SBY memberikan bantuan langsung tunai ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Pemerintahan SBY juga memberikan Raskin, dan menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi rakyat yang sangat miskin.

Di bidang kesehatan, ada program Jamkesmas dan BPJS. Di bidang pendidikan, juga ada program Bantuan Operasional Siswa dan Bidikmisi.

Ada juga program Kredit Usaha Rakyat yang memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk membangun infrastruktur, juga ada program PNPM. Gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh juga dinaikkan secara signifikan.

Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini. Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya," kata SBY.

"Saya dan Partai Demokrat tentu tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu," tambahnya.

Dewasa ini, SBY mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang. Sebagian yang lain ditiadakan.

"Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan," ujarnya.