Salin Artikel

Cerita SBY yang Tak ingin Banyak Berjanji Saat Jadi Presiden

Menurut dia, Indonesia saat itu belum stabil dan pulih dari krisis besar tahun 1998. Ia juga mengungkapkan, Indonesia masih menjalani transisi politik, ekonomi, hukum dan keamanan.

Bahkan, kata SBY, sejumlah pihak juga meramalkan Indonesia akan tercerai berai dan menjadi negara gagal.

"Itulah sebabnya, sebagai Presiden saya dan juga Partai Demokrat memilih untuk tidak terlalu banyak berjanji, daripada gagal untuk menepatinya. Tekad kita dulu adalah bekerja sekuat tenaga untuk memulihkan keadaan, dan membuat Indonesia lebih baik lagi," kata SBY dalam pidato politiknya pada acara Peringatan 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Ia memaparkan visi dan misi Demokrat dulu adalah Indonesia yang aman dan damai, adil, sejahtera, dan demokratis. Dalam pergaulan internasional, dirinya mengusung visi perdamaian, keadilan, kemakmuran, dan demokrasi.

"Berangkat dari pahitnya kehidupan rakyat di masa krisis, utamanya kaum miskin dan kurang mampu, kita tetapkan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, yang berjudul Strategi 4 Jalur," kata dia.

Keempat strategi itu adalah pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, pro pengurangan kemiskinan dan pro lingkungan hidup.

Ia bersyukur, dengan segala kekurangan yang ada dan didukung kerja keras, visi dan sasaran-sasaran strategis tersebut dapat dicapai.

SBY mengungkapkan, selama 10 tahun ekonomi Indonesia mampu tumbuh sekitar 6 persen. Kemudian angka pengangguran, kemiskinan cenderung turun.

"Sementara itu, lingkungan hidup kita makin terjaga. Ini membuktikan bahwa Strategi 4 Jalur dapat kita capai. Berarti pula kita dapat memenuhi janji kita," ungkap dia.

Di sisi lain, kata SBY, pendapatan per kapita naik lebih dari 3 kali lipat. Ia melihat kenaikan ini membuktikan bahwa kehidupan rakyat makin sejahtera. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB juga menurun tajam dari 56,6 persen menjadi 25,6 persen.

"Termasuk dapat kita lunasinya utang IMF lebih cepat dari jadwalnya. Atas capaian tersebut, sejak tahun 2008, Indonesia menjadi anggota G-20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia," kata dia.



Selama 10 tahun, ia dan pemerintahannya juga membangun pertanian, perindustrian, energi, transportasi dan infrastruktur di seluruh tanah air.

Menurut SBY, infrastruktur fisik yang dibangun bukan hanya prasarana perhubungan, tetapi juga prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain di perkotaan dan pedesaan.

"Di bidang pertahanan dan keamanan, keadaan keamanan dalam negeri jauh membaik. Antara lain ditandai dengan selesainya konflik bersenjata di Aceh dan sisa-sisa konflik komunal di berbagai wilayah Indonesia," papar SBY.

"Kita melakukan modernisasi kekuatan pertahanan dan Alutsista TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, secara masif, dan tergolong terbesar di tingkat kawasan," sambungnya.

SBY juga mengungkapkan, pemerintahannya mendorong modernisasi dan reformasi kepolisian untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya.

Di bidang hukum dan keadilan, SBY juga melakukan penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba secara serius.

"Satu hal yang kita pegang teguh, tidak ada intervensi kekuasaan dan campur tangan politik dalam penegakan hukum dan keadilan," ungkapnya.

Di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, kata SBY, pemerintahannya mendorong kebebasan pers, serta memberikan ruang kepada masyarakat sipil.

Capaian-capaian itu, kata dia, tak diperoleh secara instan.

"Ini semua memerlukan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang efektif dari pusat hingga daerah. Jadi jelas bukan asal-asalan dan bukanlah auto pilot," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/19581301/cerita-sby-yang-tak-ingin-banyak-berjanji-saat-jadi-presiden

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke