Tanggapi Polemik Iklan di Bioskop, Jokowi Bilang, "Masak Suruh Diam..."

Ada yang menganggap iklan yang diproduksi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bagian dari kampanye sosok Jokowi.

Menurut Presiden, Kemenkominfo memang ditugaskan undang-undang untuk menyampaikan program pemerintah, baik yang sudah selesai, maupun yang akan dilaksanakan.

"Itu memang tugasnya Kemenkominfo. Itu amanat undang-undang bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, masih dalam proses atau belum selesai, harus terus diinfokan kepada masyarakat agar masyarakat mengikuti (informasi)," ujar Jokowi saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).

Jokowi mengatakan, apa yang dilakukan Kemenkominfo sama seperti yang dikerjakan Departemen Penerangan pada era Orde Baru yang bertugas menyosialisasikan program-program pemerintah.

"Kalau dulu, misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?" ujar Jokowi sambil memeragakan menutup mulut.

Bukan kampanye

Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim menuai polemik.

Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.

Para netizen tak sedikit yang memprotes. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tak seharusnya memasukkan iklan yang dinilai mereka sebagai kampanye.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah iklan itu untuk mengampanye sosok Jokowi.

"Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui akun resmi Facebook, Rabu (12/9/2018).

Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau government public relations.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, iklan itu bukan bentuk curi start kampanye.

Alasan pertama, saat ini belum ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Penetapan peserta pemilu presiden akan dilakukan pada 20 September 2018.

Alasan kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan layanan masyarakat itu berkaitan dengan program kerja pemerintah.

Menurut dia, tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, misalnya ada visi, misi, program kerja atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon atau logo partai politik pendukung.