Salin Artikel

Koruptor Berstatus PNS, Terbanyak di Kemenhub dan Kemenag

Berdasarkan data BKN per 12 September 2018, terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat tindak korupsi. Dari jumlah tersebut, 98 PNS tercatat berada di instansi pusat, yakni kementerian dan lembaga negara.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama menjadi dua instansi dengan jumlah PNS yang terlibat korupsi tertinggi. Di Kemenhub, terdapat 16 orang, sedangkan di Kemenag terdapat 14 orang.

Posisi berikutnya ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jumlah di dua kementerian itu masing-masing adalah sembilan PNS.

Di urutan selanjutnya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (8 orang), Kementerian Keuangan (6 orang), Kementerian Hukum dan HAM (5 orang).

Berikutnya, Mahkamah Agung (5 orang) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (4 orang).

Kemudian, masing-masing 3 PNS terlibat kasus tipikor ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kementerian yang dikepalai Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyumbang 2 PNS dari jumlah PNS yang terlibat kasus korupsi.

Terakhir, terdapat delapan kementerian dan lembaga negara yang masing-masing memiliki 1 PNS yang terlibat kasus korupsi. Instansi ini yakni Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perindustrian, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pusat Statistik.

Baca detailnya di sini: 2.357 Koruptor Berstatus PNS, Ini Detail Berdasarkan Instansi dan Daerah

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/11064011/koruptor-berstatus-pns-terbanyak-di-kemenhub-dan-kemenag

Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke