Mendagri: Kemendagri dan KPU Bertanggung Jawab Atas Temuan Pemilih Ganda

"Kami, Kemendagri dan KPU sepakat untuk bertanggung jawab. Apapun, itu temuan," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Tjahjo tidak mengetahui persis mengapa masih ada pemilih ganda pada DPT Pemili 2019. Namun, ia menduga bahwa hal tersebut disebabkan oleh human error.

"Data DP4-nya valid. Baik nama, alamat, usia, RT, RW, kelurahan, kecamatan, desa, detail. Tapi untuk memindahkan ke DPT kan manusia. Mungkin salah ketik, double nama dan sebagainya," ujar Tjahjo.

"Bisa kesalahan di Kemendagri yang tidak valid memberikan data. Bisa juga di KPUD yang kelupaan. Itu saja sebenarnya," lanjut dia.

Meski demikian, saat ini ia telah berkomitmen dengan KPU untuk menyisir kembali apakah masih ada pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019.

"Apapun laporannya, kami akan sisir. Mudah-mudahan akan dihasilkan DPT yang valid. Itu saja," ujar Tjahjo.

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) temukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019.

Jumlah tersebut merupakan hasil dari analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Dari 285 kabupaten/kota dengan 91.001.344 pemilih yang terhimpun, ditemukan kegandaan data sebanyak 1.013.067," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan tertulis, Senin (10/9/2018).

Analisis tersebut meliputi tiga elemen data, yaitu nomor induk kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir pemilih.

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu mengaku akan segera berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota untuk melakukan pencermatan bersama.

Pencermatan, juga dilakukan bersama partai politik peserta Pemilu 2019.

"Pencermatan dan koreksi juga dilakukan atas pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih tercantum dalam DPT, pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam DPT, serta kesalahan elemen informasi dalam DPT," jelas Abhan.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini masih terus melakukan analisis kegandaan dalam DPT terhadap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Analisis terus dilakukan hingga 16 September 2018 di tingkat pusat.