Cegah Korupsi Massal, Presiden Diharap Perkuat "E-Government" di Daerah

Hal itu untuk mencegah kasus-kasus korupsi massal yang melibatkan legislatif dan kepala daerah terulang lagi.

Donal menyontohkan, sistem e-budgeting di DKI Jakarta yang menghasilkan perubahan besar dalam tata kelola anggaran dan pencegahan korupsi.

Menurut dia, Presiden Jokowi bisa memaksakan pemanfaatan sistem elektronik seperti itu untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

"Presiden harus belajar karena pemerintah daerah itu kan menggunakan konsepsi desentralisasi kan, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Presiden punya otoritas memaksa untuk menggunakan secara utuh mekanisme sistem itu," kata Donal dalam diskusi bertajuk Membedah Praktik Korupsi Massal di Parlemen, di DPP PSI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Ia menilai, sistem seperti ini bisa diperkuat.

Namun, Donal berpandangan, dukungan politik dari jajaran eksekutif dan legislatif daerah terkait hal ini masih lemah.

Di sisi lain, Donal juga menekankan pentingnya reformasi partai, khususnya menyangkut kaderisasi.

Ia menilai, kaderisasi parpol masih jadi persoalan tersendiri dan membuka celah korupsi di pemerintahan daerah.

"Kalau partai dan kandidasinya sudah korup, maka yang terjadi memainkan birokrasi. Karena dengan (memainkan birokrasi) itu mereka akan menghasilkan uang," kata dia.

Persoalan kaderisasi dinilainya bisa mendorong korupsi massal seperti yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut dia, kasus seperti itu juga disebabkan oleh sikap permisif satu sama lain ketika ada yang terlibat dalam kejahatan korupsi.

Ia berharap ada kesadaran bersama dari jajaran parpol untuk membangun kaderisasi yang kuat.