Salin Artikel

Banyak Bos Media Gabung ke Timses Jokowi, Ini Tanggapan Sekjen Golkar

Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua TKN yang juga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai bergabungnya pemilik media ke kubu Jokowi-Ma'ruf bukanlah hal yang keliru.

"Apanya yang membahayakan demokrasi? Kan dalam politik bagaimana orang terlibat dalam kebijakan publik, kebijakan kolektif untuk keputusan publik untuk kebijakan publik," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (9/9/2018).

"Kalau orang berlomba-lomba ingin bergabung, saya pikir tidak ada yang ada yang keliru," sambung pria yang juga Sekjen Golkar itu.

Lodewijk meyakini media yang pemiliknya bergabung dengan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan serta merta berpihak. Sebab, menurutnya, media punya kode etik yang mengikat.

Apalagi, media juga diawasi oleh lembaga pengawas. Misalnya, tutur Lodewijk, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

"Kami percaya ya bahwa Komisi Penyiaran Indonesia ada, Dewan Pers untuk kode etik itu ada, jadi enggak usah diragukan bawa mereka akan kemana karena ada yang mengawasi, di bawaslu dan panwaslu itu kan KPI juga kan terlibat sehingga tidak akan macam macam," kata dia.

Seperti diketahui, pemilik media yang merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin yakni Surya Paloh pemilik Media Grup, Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Media Grup, dan terakhir Erick Thohir pemilik Mahaka Media Grup.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/09/16254901/banyak-bos-media-gabung-ke-timses-jokowi-ini-tanggapan-sekjen-golkar

Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke