Salin Artikel

Suciwati Berharap Penuntasan Kasus Munir Tak Sekadar "Janji Surga"

Hal itu mengingat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menginstruksikan Kabareskrim Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto untuk meneliti kembali kasus Munir.

"Kapolri sudah memberikan statement untuk meminta kepada Kabareskrim meneliti kembali kasus Munir. Saya sih berharap semoga bukan janji surga lagi ya. " kata Suciwati dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Pasalnya, ia khawatir pernyataan Tito bertujuan untuk meredam perhatian publik yang kembali mempertanyakan kelanjutan kasus dalam momentum peringatan kematian Munir pada 7 September ini.

"Dan karena pada hari 29 Agustus lalu yang justru memang merupakan hari yang mengecewakan. Ketika bagaimana seorang pembunuh (Pollycarpus Budihari Prijanto) bisa dengan mudah lepas," kata dia.

Suciwati mengatakan, dibutuhkan orang-orang yang berintegritas untuk menuntaskan kasus Munir.

"Kalau saya sih selalu bilang memang butuh orang-orang berintegritas ya. Artinya, ini jadi bagian dari harapan itu tadi bahwa masih ada orang baik di pemerintahan ini. Jadi saya pikir, ini yang harus kita dorong," kata Suciwati.

Oleh karena itu, Suciwati menaruh harapan besar kepada Tito dan Arief. Menurut dia, keputusan Tito menunjuk Arief sebagai Kabareskrim Polri bisa mewujudkan cita-cita itu. Pasalnya, Arief pernah terlibat dalam penyidikan kasus Munir.

Ia berharap Arief tetap menjaga integritasnya dan tak terpengaruh oleh kepentingan lain yang ingin menghambat penyelesaian kasus ini.

"Ya semoga Pak Arief bukan jadi orang yang berbeda ya, ketika dia sudah jadi Kabareskrim. Saya harap tidak," kata dia.

Ia pun berharap ada dukungan politik yang kuat dari Jokowi kepada Polri untuk menuntaskan kasus Munir dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya.

"Ini belum diselesaikan loh. Jadi ya harus diselesaikan. Kalau enggak, dibiarkan menggantung terus. Dan itu yang terus kita dorong. Kalau kita gantung, kan utang itu akan terus ada," ungkapnya.

Hingga saat ini, Suci menegaskan tak akan lelah untuk terus menagih janji penuntasan kasus suaminya dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya.

"Kalau buat saya dan teman-teman, kita tidak akan berhenti, selama negara lewat rezim yang ada nantinya untuk menyelesaikan kasus ini. Kita memang enggak akan pernah lelah ya," kata dia.

14 tahun lalu Munir meninggal

Tepat pada 7 September, 14 tahun yang lalu, Munir mengembuskan napas terakhirnya di atas penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Amsterdam yang transit di Singapura.

Munir tutup usia sekitar pukul 08.10 waktu setempat, atau dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam. Hasil autopsi memperlihatkan ada jejak-jejak senyawa arsenik dalam tubuhnya. Munir meninggal akibat diracun.

Hingga kini, belum terungkap siapa auktor intelektualis di balik tewasnya Munir. Pengadilan telah menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot maskapai Garuda Indonesia yang juga eksekutor Munir. Pollycarpus pun kini telah bebas.

Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan ini.

Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan. 

Di sisi lain, para aktivis HAM masih terus menuntut pemerintah mendorong proses hukum bagi auktor intelektualis peristiwa pembunuhan tersebut. Sebab, para aktivis HAM yakin masih ada aktor utama di balik pembunuhan itu yang belum terungkap.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/19230011/suciwati-berharap-penuntasan-kasus-munir-tak-sekadar-janji-surga

Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke