Salin Artikel

Istana: Anggaran Penanganan Gempa Lombok Rp 4 Triliun, Bukan Rp 38 Miliar

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, anggaran penanganan dampak gempa Lombok lebih dari Rp 4 triliun.

"Menteri Keuangan sudah diberi instruksi oleh Presiden, anggarannya lebih dari Rp 4 triliun. lebih dari Rp 4 triliun loh ya. Jadi tidak benar kalau anggarannya disebut hanya Rp 38 miliar," Ini supaya tidak ditafsirkan macam-macam," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Diketahui, yang menyebutkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani gempa Lombok yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Ia mengungkapkan hal itu dalam akun Twitter-nya, @RachlandNashidik.

Pramono melanjutkan, pernyataan itu tidak masuk akal. Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi sudah berjanji akan memberikan uang tunai kepada warga korban gempa untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.

Mengingat jumlah rumah yang rusak sangat banyak, kata Pramono, tak mungkin pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar saja.

"Rumah yang rusak saja dibagi ke tiga klasifikasi. Rusak berat dapat Rp 50 juta, rusak sedang dapat Rp 25 juta dan rusak ringan mendapatkan Rp 10 juta. Itu saja angkanya sudah sangat besar sekali," ujar Pramono.

"Jadi kalau para politikus ada yang mengembangkan isu anggaran yang diberikan pemerintah hanya Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok," lanjut dia.

Anggaran itu pun berpotensi bertambah lagi mengingat masih terjadinya gempa bumi susulan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/16073591/istana-anggaran-penanganan-gempa-lombok-rp-4-triliun-bukan-rp-38-miliar

Terkini Lainnya

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke