Sekjen PPP Yakin Romahurmuziy Tak Terlibat Dugaan Korupsi RAPBN-P

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pemanggilan Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi perimbangan keuangan daerah.

"Masa mas Romi mempertaruhkan jabatan ketum untuk hal seperti ini. Kan bisa saja ditanya apa benar orang ini pengurus PPP sejak kapan. Ya kami sikapi biasa saja. Siapapun saya kira ketua partai, Ketua DPR dipanggil penegak hukum ya harus datang karena kewajiban," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Ia meyakini Romi akan hadir pada panggilan berikutnya. Ia menambahkan, ketidakhadiran Romi pada panggilan pertama juga bukan disengaja.

Arsul menuturkan, Romi tak hadir pada pemanggilan pertama lantaran terlanjur dijadwalkan menjadi penceramah di salah satu masjid di Yogyakarta.

"Beliau memang masih ada kegiatan di luar kota terjadwal sampai besok karena menjadi khotib di salah satu masjid di Yogyakarta sejak tiga atau empat hari lalu," lanjut Arsul.

Sebelumnya Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya berharap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Romy bisa memenuhi jadwal pemeriksaan ulang pada Kamis (23/8/2018).

Romahurmuziy rencananya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada Senin (20/8/2018).

Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Namun, Romy berhalangan hadir karena ada kegiatan lain di luar kota.

"Kami percaya yang bersangkutan akan datang hari Kamis. Kan tadi ada pemberitahuan dan ada surat yang disampaikan juga ke KPK karena hari ini ada bentrok dengan kegiatan lain," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Menurut Febri, salah satu hal yang ingin digali adalah sejauh mana pengetahuan Romahurmuziy tentang orang-orang di dalam kepengurusan PPP atau pihak lainnya terkait kasus ini.

KPK juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan di salah satu rumah pengurus PPP di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam penggeledahan itu KPK menemukan uang senilai Rp 1,4 miliar dalam pecahan dollar Singapura dan menyita dokumen terkait permohonan anggaran daerah.

"Yang bersangkutan akan diperiksa terkait kapasitas jabatannya sebagi ketua umum PPP," kata dia.