Salin Artikel

Bawaslu Gelar Mediasi terhadap PSI dan PBB Terkait Bakal Caleg

Dua parpol tersebut yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"(Mediasi hari ini) PSI dan PBB," kata Komisioner Bawaslu Mochamad Afifuddin kepada Kompas.com, Selasa (21/8/2018).

Selain PSI dan PBB, kata Afif, ada laporan sengketa dari delapan parpol lain yang saat ini juga telah diregistrasi. Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan memasukkan dua sengketa.

"PSI sudah di-register, PBB sudah di-register, Hanura, Berkarya, PAN, Gerindra, PDI-P, PPP, Demokrat, PKPI. PAN masuk dua laporan," ujar Afif. 

Menurut dia, laporan sengketa delapan parpol lainnya tengah dalam masa perbaikan. Dalam waktu dekat, mediasi partai terkait juga akan digelar.

"Yang lain masih perbaikan," tutur Afif.

Senada dengan Afif, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar membenarkan adanya mediasi dua parpol yang digelar hari ini. Mediasi tersebut terkait dengan DCS bakal calon legislatif (DCS).

"Yang pasti bukan tentang mantan napi koruptor," kata Fritz.

Sesuai dengan tahapan pemilu, saat ini masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai bacaleg yang tercantum dalam DCS yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masyarakat Indonesia dapat melihat DCS di portal online KPU, untuk kemudian memberikan masukan dan tanggapan ke KPU mengenai bacaleg yang bermasalah.

Nantinya, bacaleg yang tercantum dalam DCS dan dianggap bermasalah bisa diganti dalam tahap penggantian DCS, 4-10 September mendatang. Setelah melalui verifikasi KPU, DCS akan ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) bacaleg pada 14-20 September.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/10294311/bawaslu-gelar-mediasi-terhadap-psi-dan-pbb-terkait-bakal-caleg

Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke