Salin Artikel

PAN Tak Dukung Pemerintah, Pergantian Asman Abnur Dinilai Sesuai Etika Demokrasi

Asman Abnur memilih untuk mundur setelah Partai Amanat Nasional, partai tempatnya bernaung, tak lagi mendukung pemerintahan Jokowi. Dia diganti eks Wakapolri Syafruddin.

Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai bahwa pergantian tersebut merupakan langkah yang tepat.

"Sebetulnya tepat ya, baik kepada parpol yang ada di kabinet maupun kepada presidennya, khususnya kepada PAN," ujar Ray di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Seperti diketahui, Asman Abnur merupakan satu-satunya kader PAN di kabinet. Saat ini, PAN memilih untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Partai-partai dalam koalisi pemerintahan lainnya, yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP tetap mengusung Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Menurut Istana, pergantian Asman disebabkan oleh sikap politik PAN, bukan karena kinerja yang tidak memuaskan.

Menanggapi hal itu, Ray menyatakan bahwa sikap ini sesuai dengan etika berdemokrasi. Partai yang sudah bertentangan dengan pemerintah lebih baik tidak menjadi bagian dari kabinet.

Dengan demikian, ini bertujuan supaya tidak mengganggu kinerja pemerintah.

Menurut Ray, PAN memang sudah terlihat sejak lama berbeda dengan pemerintah. Contohnya adalah sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang kerap mengkritik Jokowi.

"Ketika berdemokrasi, lah wong kamu lebih banyak bedanya kok malah di dalam kekuasaan, memang sudah etikanya kalo dia berada di luar kekuasaan," kata Ray.

"Anda mau bela apa, kursi kekuasaannya Anda suka tapi membelanya Anda tidak mau, kira-kira begitu, kan," ujar dia.

Sebelum pemerintah melakukan pergantian, Asman Abnur sebenarnya sudah menyampaikan keinginan untuk mundur dari kabinet.

Keinginan tersebut dia karena tidak ingin menjadi beban bagi presiden.

Pagi ini, Rabu (15/8/2018), Presiden Jokowi telah melantik Komisaris Jenderal Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB.

Proses serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah dilakukan Asman kepada penggantinya, Syafruddin, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, pada hari yang sama.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/15275721/pan-tak-dukung-pemerintah-pergantian-asman-abnur-dinilai-sesuai-etika

Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Maā€™ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Maā€™ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke