Salin Artikel

Jadi Menpan-RB, Syafruddin Diharapkan Bersihkan Lingkungan PNS dari Korupsi  

Politisi NasDem ini menilai, sebagai perwira tinggi kepolisian Syafruddin terbilang sosok yang bersih. Pengalamannnya sebagai Wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di institusi Polri merupakan salah satu gambaran jelas prestasinya.

“Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kita berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara,” kata Sahroni saat menghadiri pelantikan Syafruddin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Sahroni berharap dengan pengetahuan di bidang hukum, syafruddin diharapkan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.

Sahroni mengakui bahwa perilaku koruptif di lingkungan PNS saat ini masih menjadi soal yang belum bisa terselesaikan.

Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis data yang menyebutkan PNS di Pemerintah Daerah menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama tahun 2017.

Sedikitnya ada 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2017, meningkat drastis dari tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS.

“Berbekal pengalaman Syafruddin sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi, dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik,” kata Sahroni.

Syafruddin dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menpan-RB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8/2018) pagi. Ia menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri dari kabinet kerja.

Adapun Asman Abnur memilih mundur karena partainya, PAN, memilih mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2019. Asman mengaku tidak mau menjadi beban bagi Jokowi dan pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/10580071/jadi-menpan-rb-syafruddin-diharapkan-bersihkan-lingkungan-pns-dari-korupsi

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke