Salin Artikel

Sekjen Golkar: Dibutuhkan Figur Pak JK di Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

"Iya kami mengusulkan (JK jadi ketua tim kampanye). Kenapa? karena Pak JK banyak perhitungan, banyak kalkulasi," ujar Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Menurut dia, Partai Golkar menilai Kalla adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam bidang politik. Selain itu, Kalla juga dinilai tahu persis keinginan Presiden Jokowi.

Sebagai wakil presiden, Kalla diyakini memiliki kecocokan dengan Presiden Jokowi. Bahkan, Kalla juga tahu persis kekurangan dan kelebihan program-program pemerintahan Jokowi.

"Evaluasi-evaluasi tentang program pemerintah selama ini pasti beliau tahu dan ke depan seperti apa. Itulah yang dibutuhkan, figur Pak JK di tim kampanye nasional (Jokowi-Ma'ruf Amin)," kata Lodewijk. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan, nama Kalla sudah didaftarkan sebagai ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf ke KPU.

"Sudah dimasukkan ke KPU beliau sebagai ketua tim kampanye nasional. Jadi kalau belum ada perubahan masih Pak JK," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2018).

Nama Kalla didaftarkan ke KPU bersamaan dengan susunan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf. Mulai dari nama wakil ketua, hingga nama sekretaris tim kampanye nasional.

Sebelumnya, Jokowi menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bersedia menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Iya (sudah bersedia). Saya sudah bicara dengan beliau," ujar Jokowi, usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Jokowi mengatakan, keputusan pemilihan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf ada di tangannya. Oleh karena itu, ia sudah berbicara dengan JK.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/13/18451861/sekjen-golkar-dibutuhkan-figur-pak-jk-di-tim-kampanye-jokowi-maruf

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke