Salin Artikel

Mendagri Nilai Ada Peluang Dua Kubu Capres-Cawapres Daftar Bersamaan

Adapun dua kubu yang diperkirakan akan bersaing adalah petahana Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Dari kacamata politik (akan mendaftar secara bersamaan)," kata Tjahjo usai meninjau lokasi pendaftaran capres-cawapres di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

Namun demikian, Tjahjo memahami hingga saat ini kedua kubu, baik kubu Jokowi maupun Prabowo, masih mempersiapkan nama cawapres yang tepat.

Menurut Tjahjo, pendaftaran capres-cawapres ke KPU layaknya akad nikah, sehingga harus dipersiapkan sungguh-sungguh.

"Sampai sekarang kan juga belum selesai (memutuskan nama cawapres). Setahu saya mencari pasangan (harus) yang tepat, jangan sampai nanti pas akad nikah batal," kata Tjahjo.

"Ke sini itu pas sudah mau resepsi," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Tjahjo menilai, pada masa-masa akhir atau injury time segala kemungkinan dapat terjadi. Peluang untuk perubahan nama cawapres masih sangat mungkin.

"Misal hari ini diinfokan (nama cawapres) Si A dan Si B, hari-H berubah juga bisa," kata Tjahjo.

Sebelumnya, ketika meninjau lokasi pendaftaran capres-cawapres di KPU, Tjahjo sempat melontarkan pertanyaan mengenai antisipasi pihak KPU seandainya dua kubu pasangan calon mendaftar secara bersamaan.

"Nanti kalau paslon (pasangan calon) daftarnya secara bersamaan seperti apa?" tanya Tjahjo kepada Ketua Komisioner KPU Arief Budiman.

Menurut Arief, KPU pun sudah menyiapkan antisipasi agar pendaftaran dapat dilakukan sesuai aturan.

"Nantinya akan diminta untuk adanya jeda dua jam sebelum atau setelahnya," ujar Arief.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/14270471/mendagri-nilai-ada-peluang-dua-kubu-capres-cawapres-daftar-bersamaan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke