Salin Artikel

Ditanya Kapan Daftar Capres ke KPU? Ini Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo sebagai salah satu bakal calon presiden masih merahasiakan kapan akan mendaftar ke KPU. Calon wakil presiden pendampingnya pun belum terungkap.

"Kan (pendaftaran) sudah dibuka. Tinggal daftar kan berarti, tinggal daftar. Kapan tanggalnya, ya hanya saya yang tahu," ujar Jokowi di sela meninjau venue jetski di Ancol, Jakarta Utara, Senin siang.

Ia meminta publik bersabar sampai ia beserta sang wakil mendaftar ke KPU.

"Kan sudah saya sampaikan tadi bahwa tahapan pendaftaran sudah dibuka tanggal 4 sampai 10 Agustus. Artinya, tinggal daftar. Daftarnya kapan? Ya, sabar menunggu," ujar dia.

Ketika ditanya apakah akan mendeklarasi cawapres pendampingnya terlebih dahulu sebelum pendaftaran di KPU dilakukan, Jokowi juga belum mau mengungkapkannya.

"Bisa saja diumumkan dulu baru daftar, bisa aja daftar, langsung diumumkan," ujar Jokowi.

Hingga kini, peta koalisi pada Pemilu 2019 masih terbagi menjadi dua kelompok, yakni kubu petahana dan oposisi.

Kubu petahana mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Adapun, calon wakil presidennya belum diumumkan.

Kubu ini terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PSI, PKPI dan Perindo.

Sementara kubu oposisi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kubu ini juga belum mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

Kubu ini terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Meski demikian, peta politik bisa saja berubah nantinya. Beberapa parpol baru akan menggelar rapat pimpinan untuk memutuskan arah koalisi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/12510771/ditanya-kapan-daftar-capres-ke-kpu-ini-jawaban-jokowi

Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke