Salin Artikel

Hari Ini dalam Sejarah: 26 Juli 1950, Tentara Hindia Belanda Dibubarkan

Pembubaran dilakukan di kediaman Komisaris Tinggi Belanda Dr. H. Hirschfeld di Jakarta, yang ditandai dengan pidato Dir Cornelis Buuman van Vreeden selaku Komandan KNIL.

Pembentukan KNIL

Pembentukan pasukan militer sudah dicanangkan oleh Pemerintah Belanda untuk mengontrol dan mengawasi wilayah jajahan.

Ketika terjadinya perang Diponegoro, pasukan ini membantu untuk melindungi dan mengamankan pihak penjajah dari serangan kelompok pro Diponegoro.

Setelah perang Diponegoro selesai, secara resmi Gubernur Jenderal Van den Bosch membuat keputusan tentang pembentukan organisasi ketentaraan India Timur, Oost-Indische Leger pada 1830.

Pada 1836, Raja Willem I memberikan predikat kepada tentara ini dengan "koninklijk". Namun dalam pemakaiannya, nama ini jarang disebut.

Pada 1933, Hendrik Colijn yang merupakan perwira Oost-Indische Leger secara resmi memberi nama Koninklijk Nederlands-Indisch Leger atau KNIL.

Tentara KNIL terdiri dari para prajurit bayaran dan sewaan dari Perancis, Jerman, Belgia, Swiss serta masyarakat pribumi dari berbagai daerah.

Peraturan Kerajaan Belanda tidak memberikan izin kepada rakyatnya untuk wajib militer di wilayah jajahannya.

Selain itu, rekrutan KNIL juga berasal dari bekas tentara Belanda yang di negaranya melakukan pelanggaran.

Mereka yang melakukan pelanggaran ini diberikan pilihan untuk masuk KNIL atau mendapat hukuman sesuai peraturan.

Oleh sebab itu, prajurit KNIL kebanyakan dari orang yang berasal dari golongan bawah, tidak disiplin, dan mendapatkan hukuman.

Pada 1936, jumlah prajurit KNIL dari golongan pribumi mencapai 34.000 orang yang kebanyakan dari Ambon, Sulawesi, dan Jawa.

Mereka merupakan garda terdepan jika KNIL berhadapan dengan rakyat Indonesia. Ini merupakan strategi dari pihak Belanda untuk mendapat pengaruh yang lebih besar.

Penduduk pribumi yang menjadi anggota KNIL antara lain Mangkunegara VII, Sultan Hamid II, Oerip Soemohardjo, E. Kawilarang, A.H. Nasution, Gatot Soebroto, Didi Kartasasmita, T.B. Simatupang, dan Soeharto.

KNIL juga punya peran lain yaitu untuk memperluas dan mengontrol daerah jajahan dari pemerintahan Belanda.

Pada abad 19 dan awal abad 20, KNIL menaklukkan beberapa kepulauan di Nusantara.

Setelah tahun 1904, KNIL bertugas melindungi wilayah Hindia Belanda dari serangan negara lain.

Ketika Perang Dunia II, KNIL mendapatkan tekanan dari negara-negara lain.

Pasukan KNIL terpaksa dan tergesa-gesa melindungi Hindia Belanda dari serangan blok poros.

Sebagian besar kesatuan KNIL akhirnya bisa dikalahkan dan beberapa prajurit diasingkan oleh pihak Jepang selaku blok poros.

Ada juga yang melarikan diri ke Australia dengan alasan keamanan.

Beberapa kelompok KNIL yang berasal dari kelompok pribumi melakukan gerilya terhadap Jepang tanpa dibantu oleh pihak manapun.

Ada juga tentara KNIL yang keluar dan mencoba masuk PETA (Pembela Tanah Air) yang merupakan tentara sukarela bentukan Jepang.

Setelah perang dunia II, KNIL digunakan untuk merebut kedaulatan Indonesia dengan membangun pengaruh Belanda.

Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda dibantu oleh tentara-tentara KNIL.

Namun, usaha yang dilakukan oleh pihak Belanda tidak bisa terrealiasi setelah adanya pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag.

KNIL dibubarkan

Pada 26 Juli 1950, KNIL dinyatakan bubar dengan penyerahan kepemimpinan Dir Cornelis Buuman van Vreeden selaku Komandan KNIL kepada Angkatan Perang Republik Indonesia APRIS), atau kini TNI.

Buuman mengatakan, anggota KNIL boleh bekerja sesuai dengan keinginan masing-masing.

Berdasarkan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), mantan tentara KNIL diperbolehkan bergabung dengan APRIS dan memperoleh kenaikan pangkat.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/15003781/hari-ini-dalam-sejarah-26-juli-1950-tentara-hindia-belanda-dibubarkan

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke