Pimpinan DPR Minta Napi Koruptor Tak Diistimewakan di Lapas

"Seluruh fasilitas harus equal. Dalam hal ini untuk masalah misalnya napi korupsi yang a dengan yang b, tentunya harus equal. Tergantung daripada keputusan pengadilan, sehingga fasilitas-fasilitas tentunya harus sama," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Ia menambahkan, semestinya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menentukan standar minimal yang layak sejak awal sehingga tak ada pengistimewaan terhadap sekelompok narapidana.

Ia meminta Kemenkumham mengevaluasi seluruh lapas untuk memastikan tak ada pengistimewaan fasilitas terhadap sekelompok narapidana, khususnya narapidana korupsi.

"Harusnya tentunya napi korupsi ataupun napi yang lain harus memenuhi sesuai dengan SOP dan sesuai dengan standar yang diberikan. Manakala ada kelebihan standar tentunya itu harus dievaluasi, dan juga harus dicari penyebabnya kenapa ada seperti itu," papar Agus.

"Tidak hanya napi korupsi tetapi juga napi yang lain tentunya harus ditata sedemikian rupa sehingga memmberikan efek yang terbaik di dalam pelaksanaan lembaga pemasyarakatan tersebut," lanjut dia.

Penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan jual beli sel tahanan dan jual beli izin keluar lapas.

Tim KPK menangkap Wahid dan istrinya Dian Anggraini, di kediaman mereka di Bojongasang, Bandung, pada Jumat (20/7) pukul 22.15 WIB

KPK juga mengamankan mobil Mitsubishi Triton Exceed warna hitam, mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam, uang sebesar Rp 20.505.000 dan 410 Dolar AS.

Pada waktu yang sama, KPK menangkap narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah di selnya.

KPK mengamankan uang sebesar Rp 139.300.000 dan sejumlah catatan sumber uang.