"Usung Caleg Eks Koruptor, Parpol Menegaskan Statusnya sebagai Benalu Politik"

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, hal itu menujukkan bahwa Parpol memang tidak pernah menjadikan agenda anti-korupsi menjadi prioritas.

"Hal serupa juga menunjukkan tumpulnya sensitivitas mereka terhadap kehendak publik pemilih untuk mendapatkan wakil yang berintegritas," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Padahal, kata dia, normanya jelas. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg.

Parpol juga menyatakan sepaham dalam pakta integritas.

Ia mengatakan, publik ingin agar caleg diisi oleh orang-orang yang bersih, bukan orang-orang justru pernah tersangkut kasus korupsi.

Namun, parpol tetap saja tak ikut norma dan menghiraukan kehendak publik itu.

Menurut Arif, sikap semacam ini berakar dari pola relasi klientelistik dalam tubuh Parpol, yang mempertukarkan dukungan dengan sumber daya.

Dengan akses sumber daya berlimpah, kata Arif, para mantan koruptor masih dinilai dapat membeli sejumlah dukungan di kalangan elite maupun massa.

"Hal ini berpeluang memperkuat grip kekuasaan Parpol hingga tataran bawah dengan pertanggungjawaban minim," kata dia.

Namun tak hanya itu, ucap Arif, sikap itu juga menunjukan lemahnya transparansi dan rendahnya akuntabilitas beroperasinya Parpol.

Hal ini seakan mengkonfirmasi buruknya rekrutmen dan kaderisasi politik.

"Menegaskan statusnya sebagai benalu politik, yang menjadi beban bagi keberlangsungan demokrasi nasional," ujar Arif.

Menurut dia, kaderisasi dan pendidikan politik menjadi suatu kebutuhan. Pola rekrutmen harus lebih baik dan perlu diikuti penguatan ideologi Parpol.

"Terakhir, Partai membutuhkan komitmen untuk membangun profesionalisme demi perwujudan good and clean governance," tandasnya.

Setidaknya dua parpol diketahui mengusung caleg mantan koruptor sebagai caleg, yakni Partai Golkar dan Gerindra.

Golkar mengusung dua mantan korupor sebagai caleg, yakni Ketua DPD I Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif dan Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.

Nurlif pernah dihukum 16 bulan penjara karena terlibat kasus korupsi suap pemilihan deputi gubernur senior bank Indonesia tahun 2004 silam.

Sementara, Iqbal Wibisono pernah dihukum satu tahun penjara kasus korupsi dana bantuan sosial pemprov Jateng di Wonosobo pada 2008.

Adapun Gerindra mengusung Taufik sebagai caleg. Taufik pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004, karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Selain itu, pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

PKPU tersebut kini tengah diuji di Mahkamah Agung.