Masih Ada Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Bukti Parpol Gagal Kaderisasi

Titi mengatakan, pengusungan mantan napi korupsi mempertegas bahwa partai politik tidak optimal di dalam melakukan kaderisasi internal partai.

“Alih-alih mengusung caleg-caleg yang tidak punya masalah hukum atau terbebas dari perkara korupsi masa lampau, eh mereka malah tetap memaksakan pengusungan caleg mantan napi koruptor. Jadi tidak salah kalau kemudian publik beranggapan ada kaderisasi yang mandek di internal partai politik,” kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/7/2018).

Selain ini, kata Titi, sikap parpol yang tetap mengusung bekas napi korupsi juga menunjukkan pragmatisme parpol yang semata-mata mengedepankan pemenangan Pemilu, karena mantan napi korupsi ini diakui memiliki modal finansial dan juga didukung oleh modal sosial yang pasti tidak sedikit.

“Jadi ibarat kata mereka ini (mantan napi korupsi) komplit, punya modal sosial dan juga modal finansial yang bisa diandalkan untuk kerja-kerja pemenangan Pemilu 2019,” kata dia.

“Pragmatisme itu yang kami tangkap atas pemaksaan parpol untuk tetap mengusung caleg-caleg mantan napi korupsi ini,” lanjut Titi.

Diberitakan, Partai Golkar memutuskan untuk tetap mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 meskipun sudah ada PKPU yang melarangnya.

Mantan napi korupsi yang diusung Partai Golkar menjadi caleg adalah DPD 1 Golkar Aceh TM Nurlif dan ketua harian I DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono.

Diketahui Nurlif pernah dihukum 16 bulan penjara karena terlibat kasus korupsi suap pemilihan deputi gubernur senior bank Indonesia tahun 2004 silam yang dimenangkan oleh Miranda Gultom.

Sementara, Iqbal Wibisono pernah dihukum satu tahun penjara kasus korupsi dana bantuan sosial pemprov Jateng di Wonosobo pada 2008.

Titi menegaskan, partai politik sudah semestinya menunjukkan komitmen untuk taat pada aturan main yang melarang mantan napi korupsi dicalonkan oleh partai politik.

“Kalau parpol taat pada PKPU (peraturan KPU), masyarakat akan bisa melihat kesungguhan komitmen parpol untuk mewujudkan parlemen yang bersih, modern, dan anti korupsi. Dan ini kami yakini bisa berdampak positif bagi optimisme dan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang karena mereka percaya pada kualitas dan mutu caleg yang diusung oleh parpol,” ujar Titi.

Sebagai informasi, dalam Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Selain itu, pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.