Megawati dan Airlangga Bahas Menghidupkan Kembali GBHN

Dalam siaran pers resmi PDI Perjuangan, Selasa (17/7/2018), Airlangga sepakat bahwa Golkar komitmen mendukung Jokowi. Dukungan itu juga harus disertai agenda penataan sistem dan kelembagaan politik nasional agar sesuai dengan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Salah satu usulnya adalah membentuk tim kajian amandemen UUD 1945 dan mendorong penguatan MPR RI.

"Di kalangan Golkar masih banyak politisi senior. Kami usulkan untuk membentuk tim kerja untuk melakukan kajian bersama terhadap proses amandemen dan kemudian memperjuangkan bagaimana MPR RI memiliki kewenangan di dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara," ujar Airlangga.

Mendengar demikian, Megawati menanggapi serius. Ia sejalan sepemikiran dengan usulan Airlangga tersebut.

Ia kemudian bercerita bagaimana proklamator Soekarno mengumpulkan lebih dari 600 doktor demi merancang Pola Pembangunan Semesta Berencana sekitar tahun 1960.

Pola pembangunan semesta tersebut, menurut Megawati, harus dikaji kembali apakah bisa diterapkan pada era saat ini.

"Pola pembangunan semesta tersebut harus dipelajari kembali dan ditangkap ruhnya sebagai haluan negara yang menjabarkan Pancasila agar Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan," kata Megawati.

Pertemuan tersebut diketahui juga dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich, Ketua Bidang Politik Puan Maharani, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kriatiyanto.