Posisi Jokowi Dinilai Lebih Rumit dalam Menghadapi Pilpres 2019

Pertama, kata dia, posisi elektoral Jokowi lebih rendah dibandingkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kontestasi politik keduanya. Pada waktu itu, dalam berbagai survei, elektabilitas SBY pada periode keduanya berada di atas 60 persen.

Sementara Jokowi saat ini masih di bawah 50 persen dalam berbagai survei.

"SBY begitu leluasa memilih siapa cawapres di Pilpres 2009. Karena itu, kita terkejut saat muncul nama Boediono sebagai pendamping SBY. Memang poin pertama faktor elektoral membuat situasi siapa cawapres Jokowi makin rumit," ujarnya di kantor LSI, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Ia menuturkan, faktor elektoral membuat posisi Jokowi yang juga merupakan petugas partai PDI-P cenderung rumit dalam penentuan cawapresnya.

Sebab, calon dari partai biasanya harus mengikuti keputusan partai yang datang dari ketua umumnya, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri.

Adjie juga menduga ada proses diskusi dan perdebatan alot di internal koalisi Jokowi maupun internal PDI-P dalam penentuan cawapres.

"Mengapa sampai saat ini nama cawapres belum muncul? Salah satu faktornya adalah perdebatan di internal koalisi Jokowi," kata dia.

"Ini jadi posisi yang rumit. Tapi di sisi lain kita lihat, Jokowi diuntungkan beberapa partai yang telah secara resmi mendeklarasikan dukungan ke Jokowi," lanjutnya.

Dengan tiket dari partai koalisi lainnya, Adjie juga menilai posisi Jokowi cenderung lebih kuat dan sedikit leluasa dalam menentukan nama cawapresnya dibandingkan posisi Megawati.

"Kalau kita lihat dari sisi bergaining, saat ini PDI-P tidak punya pilihan yang banyak ya untuk memaksakan internal dari PDI-P karena tadi tiket sudah diraih Jokowi. Jadi posisi Jokowi lebih kuat dibandingkan posisi Megawati  untuk menentukan siapa cawapres Jokowi," ungkap dia.

Selain itu, kata Adjie, PDI-P tak bisa memaksa Jokowi untuk menentukan cawapresnya dari internal PDI-P. Sebab, partai ini tak memiliki kader yang mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi secara signifikan dan meningkatkan kualitas pemerintahan nantinya.

"Dari nama yang sempat muncul kan seperti Puan Maharani. Itu adalah nama yang sebetulnya tidak populer di publik dan secara kualitatif tidak kuat meningkatkan kualitas pemerintahan," ujarnya.