Salin Artikel

Antisipasi Perang Dagang AS, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Seusai rapat terbatas di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018) yang membahas dampak perang dagang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, penguatan ekonomi nasional itu dilakukan dalam beberapa bentuk.

Intinya, memberikan ketenteraman kepada pelaku industri nasional agar iklim investasi bisa terjaga stabil, peningkatan ekspor, optimalisasi impor dan mengembangkan substitusi impor.

"Pemerintah akan melakukan optimalisasi di tool fiskal, baik berupa bea keluar, bea masuk maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri agar industri nasional mempunyai daya saing dan tetap mampu melakukan ekspor," papar Airlangga yang menjelaskan terkait upaya peningkatan ekspor.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku sekaligus memberi insentif kepada pelaku industri agar ekspor bisa ditingkatkan.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur dan SVLA (verifikasi legalitas produk kayu). Itu akan dibiayai atau disubsidi pemerintah," lanjut dia.

Dalam hal optimalisasi impor dan substitusi impor (mengekspor barang mentah hasil impor), lanjut Airlangga, pemerintah akan memberikan insentif mengenai relokasi manufaktur.

Misalnya, pabrik di daerah Jawa Barat yang sudah padat dipindahkan ke Jawa Tengah atau daerah lain agar perusahaan itu bisa melakukan pengembangan.

Sementara itu, dalam menjaga iklim investasi, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan bio diesel dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen.

"Itu akan meningkatkan konsumsi bio diesel sebesar 500.000 ton per tahun. Ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya," ujar dia.

Apabila konsumsi bio diesel meningkat, maka kapasitas produksi otomatis juga meningkat. Dengan demikian iklim investasi di industri tersebut tetap terjaga.

Terakhir, pemerintah juga memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Beberapa bentuknya, yakni pengembangan bandar udara, menambah rute penerbangan low cost carrier dan sebagainya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/09/20250161/antisipasi-perang-dagang-as-ini-yang-akan-dilakukan-pemerintah

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke