Tragedi KM Sinar Bangun, YLKI Nilai Pemerintah Lalai

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pun lantas "menunjuk hidung" pemerintah atas hal tersebut. Pemerintah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

"Karamnya kapal Sinar Bangun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah lalai terhadap keselamatan warganya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

"Lalai terhadap hak keselamatan konsumen yang telah membayar jasa angkutan. Abai terhadap aspek safety khususnya di sektor penyeberangan," sambung dia.

Sejak awal, tutur Tulus, banyak pihak mengingatkan pemerintah agar jangan hanya fokus pada sisi transportasi darat saja pada mudik Lebaran 2018.

Tetapi, juga menaruh perhatian yang sama kepada sektor perhubungan lain, diantaranya sektor penyeberangan yang dinilai YLKI kerap nyaris nihil pengawasan.

"Bagaimana mungkin kapal yang kapasitas muatnya hanya 40-an orang, tetapi bisa diisi sampai 200-an orang? Hal yang secara fisik bisa terlihat dengan mata telanjang," kata Tulus.

KM Sinar Bangun tenggelam pada Senin (18/6/2018) pukul 17.15. Kapal motor tersebut tenggelam setelah meninggalkan dermaga sejauh 500 meter.

Pada saat peristiwa itu terjadi, cuaca dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang dan petir. Ketinggian gelombang diperkirakan hingga mencapai 2 meter.

Hingga Kamis, berdasarkan data dari Kantor SAR Medan, angka korban selamat, meninggal dunia dan hilang belum bertambah.

Adapun rinciannya terdiri dari 19 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 184 orang masih dalam pencarian.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsekal Madya TNI M Syaugi mengatakan pihaknya fokus mencari keberadaan badan Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba.

Syaugi menduga korban yang hilang terjebak di dalam badan kapal.