Salin Artikel

BNPT Sebut Ada Masjid Terpapar Radikalisme Sejak 2012

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi adanya sejumlah masjid di DKI Jakarta yang terpapar radikalisme.

"Saya dapat informasi penelitian 2012 juga sudah ada itu. Nanti kan Kementerian Agama (Kemenag) kami minta atensi, itu kan di bawah Kemenag. Nanti kami minta kembali itu. Kami minta perannya melihat kembali siapa di situ dan sebagainya," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Ia menambahkan, nantinya BNPT juga akan menggandeng Kemenag untuk menyelesaikan isu radikalisme di rumah ibadah.

"Makanya Kemenag itu adalah salah satu unsur yang kami kerjasamakan. Karena itu peran pentingnya Kemenag. Paling tidak harus menjadi ujung tombak. Nah kami mengoordinasikan itu semua," lanjut dia.

Sejumlah masjid di Jakarta disebut menjadi tempat paham radikalisme diajarkan. Isu ini pertama kali diembuskan dari pertemuan di Istana Merdeka Senin (4/6/2018).

Ketika itu, Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi.

Dalam diskusi itu, Jokowi diberi tahu tentang paham radikalisme di masjid.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya radikal, dia mengajarkan intoleransi dan radikalisme," ujar Azyumardi, usai pertemuan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun menanggapi isu tersebut. Dia mengaku memiliki data nama masjid yang menjadi tempat pengajaran paham radikalisme.

"Kita kroscek di Biro Dikmental memang ada beberapa yang kita pantau dan tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan. Akhirnya nanti menjadi perpecahan," kata Sandiaga, di Masjid Hasyim Ashari, Jakarta Barat, Rabu (6/6/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/13221261/bnpt-sebut-ada-masjid-terpapar-radikalisme-sejak-2012

Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke